Jakarta, halopadang.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank Himbara membuat para pengelola bank merasa kewalahan dalam menyelesaikan target kredit akhir tahun.
Itu membuat para bankir sedikit gelisah juga karena sebelumnya mereka sudah agak tenang dengan situasi di akhir tahun, namun dipicu oleh adanya tambahan dana sebesar Rp200 triliun dimarket, kata Airlangga, dilansir dariANTARA, Selasa (7/10/2025).
1. Penyimpanan dana meningkatkan likuiditas
Airlangga menyatakan, penempatan dana tersebut meningkatkan likuiditas di pasar. Dana tersebut diharapkan mengurangi biaya dana (cost of fund/CoF), mengurangi persaingan antar bank, yang akhirnya menyebabkan penurunan tingkat bunga kredit.
Berikut adalah lima bank yang menerima penempatan dana pemerintah, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing mendapat Rp55 triliun. Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) memperoleh Rp25 triliun, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp10 triliun.
2. Penempatan dana tidak memiliki batasan waktu
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pengalokasian dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank akan tetap berada dalam sistem perbankan guna memperkuat pergerakan perekonomian.
“Seperti saya menaruh uang di bank, semaunya saya sampai kapan pun. Berputar di sana agar bisa berputar dalam perekonomian,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9).
Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut akan tetap berada di bank tanpa perlu diperpanjang. Penempatan dana tidak memiliki tenggat waktu tertentu, sehingga dana akan tetap berada dalam sistem perbankan hingga digunakan sesuai kebutuhan ekonomi.
Biarkan saja di sana. Saya tidak akan memperpanjangnya. Biar seperti itu. Jadi ini tidak adatermYa sebenarnya. Yang kemarin dia katakan 6 bulan itu salah, yang anak buah saya salah menulis. Pada dasarnya seperti itu saja,” katanya.
3. Tidak mengganggu keuangan pemerintah
Purbaya menyampaikan, dana sebesar Rp200 triliun yang dialokasikan ke sektor perbankan lebih kecil dibandingkan rata-rata dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI). Oleh karena itu, hal ini tidak akan memengaruhi kondisi keuangan negara.
“Menurut saya, tidak harus terpaksa mengambil dari perbankan jika dalam keadaan darurat, jika memang sedang dalam keadaan kritis. Jadi seharusnya jumlah tersebut cukup dapat dipertahankan di bank, maupun untuk pendanaan program pembangunan lainnya,” katanya.
Purbaya Mengingatkan Himbara Terkait Dana Sebesar Rp200 T, Jangan Digunakan untuk Membeli Dolar Ahli ekonomi UGM: Dana sebesar Rp200 triliun di bank belum tentu mendorong sektor riil Menteri Keuangan Purbaya: Risiko Kredit Palsu dalam Dana Sebesar Rp200 T Masih Terjadi
