Pemerintah melihat Danantara memiliki peluang besar untuk terlibat dalam bisnis penyimpanan karbon seiring meningkatnya perhatian Indonesia terhadap pengembangan teknologi carbon capture and storage (CCS). Menurut Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan, Danantara memiliki peran strategis dalam mendorong proyek-proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk di bidang energi bersih seperti CCS.
“Menurut saya, Danantara memiliki kepentingan di sana karena salah satu misinya adalah mendukung proyek strategis nasional. Tentu saja dengan syarat proyek tersebut juga menguntungkan secara finansial,” kata Nurul saat diwawancarai di tengah acara CCS Forum di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa proyek CCS merupakan komponen penting dalam upaya pemerintah meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional. Negara yang mampu menghasilkan energi bersih, menurutnya, akan memiliki posisi strategis dalam ekonomi hijau global. Oleh karena itu, partisipasi Danantara dalam proyek-proyek penyimpanan karbon dinilai selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Mekanisme penjajakan investasi, lanjut Nurul, dimulai dengan evaluasi internal di Kementerian Investasi. Setiap minat investasi yang masuk akan ditinjau berdasarkan nilai, kemampuan, dan pengaruhnya terhadap perekonomian serta lingkungan. Jika proyek dinilai menguntungkan, usulan tersebut disampaikan kepada Danantara untuk analisis lebih lanjut.
“Secara umum, Danantara akan mempelajari aspek keuangan, mengundang pihak terkait, dan melakukan analisis hingga ada keputusan apakah akan melakukan investasi atau tidak. Banyak proyek yang saat ini dikerjakan oleh Danantara awalnya memang berasal dari proses di Kementerian Investasi,” katanya.
Nurul menambahkan bahwa koordinasi antara Kementerian Investasi dan Danantara berjalan dengan baik, terlebih lagi Menteri Investasi juga menjabat sebagai CEO Danantara. “Koordinasi kita hingga saat ini sangat baik,” katanya.
Dalam konteks yang sama, pemerintah terus mempercepat pengembangan ekosistem penyimpanan karbon. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia aktif mendukung proyek CCS serta carbon capture, utilization, and storage (CCUS) guna menangani emisi dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, sekaligus membuka peluang bisnis penyimpanan karbon bagi negara-negara lain. Pemerintah memprediksi bahwa Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan karbon hingga 577,62 juta ton yang bisa ditawarkan kepada berbagai negara.
Asisten Deputi Transisi Energi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Farah Heliantina, menyatakan bahwa membangun ekosistem gudang karbon hingga tahun 2050 memerlukan dana investasi sekitar US$ 2,4 triliun. Dana tersebut diperlukan untuk mendukung target emisi nol bersih pada tahun 2060. “Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat transisi energi,” katanya, Sabtu, 18 Januari 2025.
Untuk menarik minat investasi, pemerintah telah menyusun berbagai aturan dan insentif. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2024 yang mengatur aktivitas penangkapan dan penyimpanan karbon. Aturan ini mencakup penentuan zona target injeksi (ZTI), izin eksplorasi dan operasional penyimpanan, pengangkutan karbon, hingga prosedur lelang penyimpanan.
Dari segi keamanan, pemerintah telah menetapkan tindakan penanggulangan risiko kebocoran ZTI serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
Avit Hidayatberperan dalam penulisan artikel ini.
