Bansos Peralihan PT Pos ke KKS Segera Cair, KPM Diminta Pantau via Petugas Lokal

Blog·October 8, 2025

KABAR GARUT– Penerima manfaat dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mulai menerima bantuan sosial (bansos) tahap pertama tahun 2025 secara bertahap.

Proses pencairan ini berlangsung merata dan telah dilaporkan mulai diterima oleh banyak penerima yang menggunakan KKS dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta BNI setelah sebelumnya dilakukan peralihan dari PT Pos Indonesia.

Pencairan bantuan sosial melalui KKS, khususnya yang dikeluarkan oleh Bank BNI, telah dimulai sejak 3 Oktober 2025 dan akan terus berlangsung beberapa hari ke depan.

“Namun, banyak KPM yang masih meragukan apakah mereka masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak,” demikian seperti dikutip dari kanal YouTube Pendamping Sosial, Selasa, 7 Oktober 2025.

Cara Memeriksa Status Bantuan Sosial Melalui Situs Web yang Tidak Real-Time

Di sisi lain, banyak KPM masih memanfaatkan situs web atau aplikasi Cek Bansos yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengetahui kondisi bantuan yang mereka terima.

Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa data yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut bukanlah informasi yang diperbarui secara langsung.

Untuk memperoleh data yang lebih tepat dan terbaru, KPM disarankan untuk bertanya langsung kepada petugas yang berwenang.

Hubungi Petugas Resmi untuk Mendapatkan Informasi yang Lebih Tepat

Berikut metode untuk memperoleh informasi lebih akurat mengenai status bantuan sosial:

– Untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), hubungi pendamping yang ada di wilayah Anda.

– Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat menghubungi petugas operator Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di tingkat desa atau kelurahan, atau langsung mengunjungi Dinas Sosial setempat.

Petugas-petugas tersebut memiliki akses terhadap Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang menyediakan data yang lebih lengkap dan up-to-date.

Melalui SIKS-NG, status proses bantuan sosial dapat diketahui, mulai dari:

– Masih dalam tahap pembukaan rekening kumpulan (Burekol) – Proses pembukaan rekening kolektif (Burekol) masih berlangsung – Masih dalam proses pengajuan rekening kolektif (Burekol) – Pembukaan rekening kumpulan (Burekol) sedang dalam pengerjaan – Masih dalam tahap pendaftaran rekening kolektif (Burekol)

– Tidak lagi menerima (dikeluarkan)

– Sedang dalam proses pendistribusian kartu KKS.

Arti Status Burekol

Salah satu istilah yang sering muncul adalah Burekol, kependekan dari Pembukaan Rekening Secara Kolektif.

Jika status Anda masih Burekol, berarti proses pembuatan rekening serta pengiriman kartu KKS sedang dalam pengerjaan.

Biasanya, kartu KKS dalam kondisi ini sedang dalam proses pengiriman ke daerah masing-masing atau telah tiba di Bank Himbara wilayah penerima, tinggal menunggu jadwal penyalurannya.

Kesimpulannya, jika status Anda Burekol, bantuan sosial masih sangat mungkin cair. Yang perlu diwaspadai adalah status seperti:

– Gagal cek rekening

– Dikeluarkan karena beberapa alasan, seperti terbukti terlibat dalam perjudian online (Judol) atau memiliki tabungan lebih dari Rp5 juta berdasarkan pengawasan PPATK.

Desil dan Kelayakan Penerima

Beberapa KPM yang mengunjungi Dinas Sosial juga menemukan bahwa mereka termasuk dalam Desil 3.

Di ketahui, KPM yang termasuk dalam Desil 1 sampai dengan 5 masih berkesempatan mendapatkan bantuan sosial.

Namun, jika masuk ke Desil 6 atau lebih tinggi, dianggap mampu dan tidak lagi berhak menerima bantuan sosial.

Saat ini, sebagian besar bantuan sosial yang telah cair adalah untuk tahap pertama tahun 2025.

Sementara untuk tahap 2 dan 3, proses pencairannya masih dalam pengaturan jadwal.

KPM diminta untuk bersabar dan terus mengikuti perkembangan informasi dari petugas setempat.

Bank Permata (BNLI) Fokus pada Bisnis Konsumer & Komersial, Kapan Unit Syariah Dipisah?

Blog·October 8, 2025

Lintaskriminal.co.id –, JAKARTA — PT Bank PermataPT (BNLI) memastikan pelaksanaan pemisahanunit usaha syariah(UUS) akan dilaksanakan sesuai dengan aturan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Saat ini, jumlah aset UUS PermataBank berada sekitar Rp35 triliun, masih di bawah batas Rp50 triliun yang menjadi ketentuan untuk melakukan spin off.

Kepala Eksekutif Bank Permata, Meliza Musa Rusli, menyatakan bahwa perusahaan akan mematuhi sepenuhnya aturan dan regulasi yang berlaku.

“Kami tetap mematuhi aturan dalam Undang-Undang P2SK bahwa spin-off dilakukan ketika total aset mencapai Rp50 triliun. Saat ini, total aset UUS kami sekitar Rp35 triliun,” katanya saat diwawancara dalam acara Wealth Wisdom Permata Bank, Selasa (7/10/2025).

Meliza mengatakan, manajemen sedang fokus pada penguatan bisnis syariah, khususnya di segmen konsumen dancommercial bankingLangkah ini diharapkan mampu mempercepat perkembangan aset UUS hingga mencapai ukuran yang cukup untuk dilakukan spin off.

Kami terus memperluas bisnis UUS, khususnya dalam sektorconsumer dan commercial. Jadi nanti pada waktunya, jika telah mencapai tingkat yang ditentukan, kami pasti akan mematuhi peraturan yang berlaku,” tambahnya.

Sebagai informasi, permintaan spin off muncul setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Pasal 68 yang mengatur ketentuan pemisahan UUS, konsolidasi, dan sanksi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang berlaku bagi bank yang akan melakukan spin off UUS menjadi BUS.

Contohnya, bank yang memiliki Suku Bunga Umum (SBU) denganshare assetLebih dari 50% dan/atau jumlah total aset UUS melebihi Rp50 triliun harus melakukan pemisahan usaha.

“UUS yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam POJK tersebut, harus mengajukan permohonan izin atau persetujuan [spin off] paling lambat 2 tahun setelah POJK dikeluarkan,” ujar Dian dalam jawaban tertulis beberapa waktu lalu.

Diskon Besar Motor Listrik Honda Tidak Lagi Ada, Ini Penyebabnya

Blog·October 8, 2025

Lintaskriminal.co.id –– Pada periode Juni hingga Juli 2025, jaringan dealer sepeda motor Honda menawarkan potongan harga yang luar biasa untuk varian motor listrik.

Tidak tanggung-tanggung, diskon yang diberikan melebihi separuh harga motornya.

Seperti Honda CUV e: biasanya dijual dengan harga Rp 54 jutaan, kini ditawarkan hanya dengan harga Rp 19 juta.

Sementara untuk CUV e: RoadSync Duo yang biasanya dijual dengan harga Rp 59,6 jutaan, kini dapat dibeli dengan harga hanya Rp 26 jutaan.

Sayangnya, promo besar untuk motor listrik Honda tersebut sudah tidak tersedia lagi.

“Sebenarnya itu adalah program sementara,” ujar Octavianus Dwi Putro selaku Direktur Marketing PT Astra Honda Motor (AHM) saat diwawancarai dalam gelaran IMOS 2025.

Octa, panggilan akrabnya, menceritakan bahwa memang terdapat tujuan tertentu dalam penyelenggaraan program diskon besar untuk motor listrik Honda tersebut.

“Kami ingin meningkatkan pengalaman dalam menggunakan motor listrik Honda. Rasanya waktu itu cukup baik juga (bagi pembeli),” tambahnya.

Saat ini program diskon untuk motor listrik Honda masih berlangsung di beberapa dealer utama, tetapi tidak sebesar sebelumnya.

Menurut Octa, setelah menjual banyak sepeda motor listrik Honda selama program diskon besar, saat ini perhatiannya berpindah.

Honda kini lebih mengutamakan komunikasi dengan konsumen sepeda motor listriknya.

“Saat ini waktunya kita berkomunikasi dengan pelanggan yang telah melakukan pembelian. Tadi, tujuannya adalah mendapatkan umpan balik, lalu memberikan pelayanan pasca penjualan,” katanya dengan yakin.

Karena, menurut Octa, bagi Honda, motor bukan hanya sekadar menjual produknya.

“Tetapi terdapat nilai non-produk yang juga harus kita berikan. Misalnya, kita memiliki komunitas, kemudian layanan pascapenjualan, serta meningkatkan nilai jual kembali,” tutupnya.

Maka program diskon besar sebelumnya merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk semakin banyak konsumen yang dapat langsung merasakan berkendara dan memiliki motor listrik Honda.

Berikut beberapa variasi dari kalimat tersebut: 1. Selanjutnya, pelanggan dapat memberikan masukan mengenai kualitas produk serta pelayanan pascapenjualan. 2. Setelah itu, pengguna bisa memberikan tanggapan positif terkait barang dan layanan setelah pembelian. 3. Kemudian, konsumen dapat memberikan umpan balik baik tentang produk maupun layanan yang diberikan setelah pembelian. 4. Setelah itu, pelanggan memiliki kesempatan untuk memberikan penilaian terhadap produk dan pelayanan pascapenjualan. 5. Berikutnya, pengguna dapat menyampaikan pendapat mereka mengenai kualitas produk serta pelayanan aftersales.

Octa menambahkan, saat ini sudah ada 22 lokasi stasiun pertukaran baterai motor listrik Honda di Jakarta yang akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Untuk jaringan dealer Honda yang menyediakan kendaraan listrik, Octa mengatakan jumlahnya akan mencapai lebih dari 1.300 pada tahun ini.

Nikita Mirzani Marah Rekening Korannya Diobrak-abrik!

Blog·September 29, 2025

Lintaskriminal.co.id – – Nikita Mirzani akhir-akhir ini menyampaikan rasa tidak senang setelah rekening banknya diacak-acak. Meskipun Nikita Mirzani mengklaim menjadi nasabah prioritas.

Hal ini ternyata berawal dari pihak Bank BCA yang diungkap oleh Nikita dalam persidangan mengenai mutasi rekeningnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani sedang terlibat dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sidangnya diadakan pada Kamis (14/8/2025) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat itu, pihak bank memberikan kebijakan kepada penyidik untuk meninjau mutasi rekeningnya.

Akibatnya, Nikita yang mengklaim menjadi nasabah prioritas merasa marah dan kecewa karena merasa rekeningnya diacak-acak.

“Oh iya, saya sangat kecewa karena saya adalah nasabah prioritas. Jadi, sangat kecewa karena rekening koran saya diacak-acak,” kata Nikita Mirzani dilansir Lintaskriminal.co.id -dari 10drama.com, Senin (18/8/2025).

Tidak berhenti sampai di situ, Nikita juga menyebutkan mengenai mutasi di rekening tersebut yang sebenarnya juga mencakup perubahan keuangan dari usahanya dan pekerjaannya di dunia hiburan.

Yang jelas tidak terkait dengan kasusnya bersama Reza Gladys.

Meskipun di sana jelas terdapat dana pembayaran dari Comic 8, endorse, dan saya juga pernah tampil di luar studio menyanyi.

Saya senang tampil di luar kota hanya selama 45 menit, dan saya dibayar sebesar Rp 125 juta,” tambah Nikita Mirzani.

Dampak dari kejadian tersebut, Nikita Mirzani rencananya akan mengajukan somasi terhadap pihak bank. Hal ini akan ditangani oleh Nikita Mirzani setelah masalahnya dengan Reza Gladys selesai.

“Maka, saya sangat kecewa dengan BCA, mengapa seperti itu. Tapi, itu urusannya nanti. Jika ini sudah selesai, saya akan mengirimkan surat somasi,” kata Nikita Mirzani.

Sementara itu, pihak bank akhirnya memberikan pernyataan setelah Nikita Mirzani mengakui dirinya sebagai nasabah prioritas namun merasa rekeningnya disalahgunakan. Ya, pihak bank menyatakan bahwa mereka hanya mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Karena kehadiran perwakilan BCA sebagai saksi dalam salah satu persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami ingin menyampaikan bahwa BCA sebagai lembaga perbankan patuh pada aturan hukum yang berlaku.

Termasuk kewajiban untuk memenuhi permintaan data dari aparat penegak hukum sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia,” ujar Hera, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, dilansir dari Tribunnews.com. (*)

Jam Buka Bank Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI Saat Cuti Bersama (18/8)

Blog·September 27, 2025

Lintaskriminal.co.id –, JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 yang jatuh pada hari ini sebagaicuti bersamauntuk memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dan bukan merupakan hari libur nasional. Bagaimana dengan operasionalnyakantor cabangbank, apakah sedang beroperasi pada hari Senin (18/8/2025)?

Pengaturan tersebut merupakan perubahan terhadap SKB sebelumnya, yaitu Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Dengan perubahan ini, pemerintah menambahkan satu hari libur bersama yang jatuh satu hari setelah perayaan Hari Kemerdekaan, agar masyarakat memiliki waktu lebih untuk merayakan momen penting tersebut dengan penuh kehormatan dan meriah.

Dikutip dari situs resmi perusahaan, PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) mengumumkan jadwal kerja seluruh kantor cabang serta layanan Weekend Banking pada masa libur dan cuti bersama.

“16 Agustus 2025, layanan perbankan akhir pekan berjalan seperti biasa, 17 Agustus 2025, layanan perbankan akhir pekan tidak beroperasi, dan 18 Agustus 2025, layanan kantor cabang BCA tidak berjalan,” demikian pernyataan BCA.

Meskipun demikian, pelanggan tetap bisa melakukan transaksi perbankan selama masa libur dan cuti bersama melalui myBCA, BCA Mobile, KlikBCA, serta ATM BCA. Seluruh kantor cabang BCA akan kembali beroperasi pada 19 Agustus 2025.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai layanan kantor cabang BCA, pelanggan bisa menghubungi Halo BCA melalui nomor 1500888 atau menggunakan aplikasi haloBCA.

Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI memastikan layanan perbankan tetap beroperasi meskipun memasuki masa libur cuti bersama dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), pada Senin (18/8/2025).

Kepala Sekretaris Perusahaan BNI Okki Rushartomo menyatakan, BNI tetap menjalankan operasional terbatas di beberapa cabang agar dapat memenuhi kebutuhan transaksi tertentu, khususnya penerimaan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) Pertamina.

“Kebijakan ini mencerminkan komitmen BNI dalam memastikan kelancaran layanan perbankan kepada nasabah meski pada hari libur,” kata Okki dalam keterangan resmi, Minggu (17/8/2025).

Operasi terbatas tersebut akan berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat. Hanya layanan yang berkaitan dengan pembayaran BBM Pertamina melalui setoran yang tersedia, sedangkan transaksi perbankan umum lainnya tidak dapat dilakukan.

BNI menyediakan beberapa lokasi layanan di berbagai daerah guna mendukung fasilitas ini. Di Pulau Sumatra, lokasi yang tetap beroperasi antara lain KC Universitas Sumatera Utara, KC Batam, KC Pekanbaru, KC Padang, serta KCP Jembatan Ampera Palembang.

Di wilayah Jawa dan Bali, terdapat beberapa cabang seperti KC Kudus, KC Karangayu, KC Surabaya, KC Gresik, KC Jombang, KC Serang, KC Karawang, KC Jatinegara, KC Purwokerto, serta KC Malang.

Di bagian timur Indonesia, yang beroperasi adalah KCP Arief Rate Makassar, KCP Sandubaya Mataram, KCP Kanaka Manado, dan KCP Percetakan Jayapura.

Selain layanan yang terbatas di kantor cabang, BNI tetap memastikan akses ke perbankan digital tetap berjalan penuh selama liburan panjang. Layanan seperti wondr by BNI, BNIdirect, serta jaringan ATM dan CRM BNI bisa digunakan kapan saja, 24 jam sehari.

“BNI tetap berkomitmen dalam menjaga kenyamanan nasabah melalui layanan digital yang selalu siap mendukung berbagai kebutuhan transaksi kapan saja dan di mana saja,” tambah Okki.

Pelanggan yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi BNI Call melalui nomor 1500046.

Pemkab Tabalong Kumpulkan Bank Milik Negara Bentuk Koperasi Merah Putih

Blog·September 26, 2025

Lintaskriminal.co.id –Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian serta Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Tabalong mengajak Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membantu penguatan modal KMP. Pada Jumat (15/8), DKUPP mengadakan pertemuan dengan anggota Himbara di Tabalong guna mengetahui kesiapan pendanaan KMP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Mereka juga membahas rencana pelaksanaan workshop penyusunan proposal pinjaman.

Acara ini diikuti oleh Kepala DKUPP Tabalong Syam’ani, pengurus Dekopinda Tabalong, serta perwakilan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN.

Syam’ani menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan sangat penting agar koperasi desa/kelurahan dapat segera berjalan secara produktif dan berkelanjutan. “Koperasi Merah Putih merupakan alat strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat,” ujarnya.

Sebanyak 20 Koperasi Merah Putih (KMP) dari kelurahan di Kota Banjarbaru telah menerima SK pendirian. Salah satu di antaranya adalah KMP Kelurahan Landasanulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin.

Namun, koperasi ini masih menghadapi beberapa tantangan. Ketua KMP Landasanulin Timur, M Rohimin, menyampaikan bahwa terdapat tiga hambatan yang mereka alami yaitu keanggotaan, sekretariat, dan modal.

“Pada tahun pertama ini kami menyewa ruko. Mengingat keterbatasan modal dari anggota melalui simpanan pokok dan wajib, kami berharap pinjaman dari bank segera terealisasi,” katanya, Minggu (17/8).

Pada tanggal 2 Agustus, Rohimin mengatakan koperasinya telah memiliki 201 anggota dan berharap hingga akhir bulan Agustus mencapai 300 orang. Setiap anggota diminta membayar tabungan pokok sebesar Rp 100 ribu dan tabungan wajib minimal Rp 20 ribu setiap bulan.

Sementara itu, Kepala Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Amran Al Bukhari, mengakui bahwa Koperasi Merah Putih (KMP) di wilayahnya belum beroperasi. Pihaknya masih akan melakukan rapat untuk menentukan jenis usaha yang akan dijalankan.

“Pada saat ini belum berjalan. Kami juga masih menunggu petunjuk teknis,” katanya.

Amran juga mengatakan pihaknya belum mencapai kesepakatan mengenai kantor koperasi. Untuk sementara, rencananya akan berada di dekat kantor lurah.

Kepala Desa Sungailembu, Kecamatan Kusan Hilir, Rusniansyah, mengatakan pihaknya telah memulai inventarisasi hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masyarakat sebagai bahan produk KMP.

“Salah satu hasil olahan dari mahasiswa KKN Universitas Lambung Mangkurat (ULM) adalah tepung cangkang rajungan yang digunakan dalam berbagai makanan seperti nugget, bakso, dan amplang,” katanya.

Seperti yang diketahui, Koperasi Merah Putih (KMP) yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak pada 21 Juli 2025 menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan operasionalnya. Hal yang sama juga dialami oleh 2.013 KMP di Kalimantan Selatan.

Di Kabupaten Tanahbumbu, hingga saat ini belum ada KMP yang berjalan. Koperasi tersebut masih dalam tahap pengurusan administratif.

Mewakili Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagri) Tanbu, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Rhani Patih menjelaskan pembentukan KMP dalam proses pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“KMP seluruh Tanbu masih dalam proses, baik itu di tingkat kelurahan maupun desa,” katanya, Sabtu (16/8).

Mengenai tugas Diskumdagri Tanbu, Rhani menyampaikan bahwa pihaknya memberikan bantuan untuk memandu KMP yang kebingungan dalam mengurus administrasi.

Mengenai modal, menurut Rhani, terdapat pinjaman yang didukung oleh Kementerian Koperasi, dengan ketentuan adanya surat persetujuan dari pemerintah desa. “Mungkin kendala utamanya memang berada pada permodalan. Selanjutnya pengurus akan diarahkan kepada kepala desa untuk mengajukan rekomendasi. Setelah memberikan rekomendasi, pemerintah desa bertanggung jawab jika pengurus koperasi gagal dalam membayar pinjaman dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD),” ujarnya.

Tidak lama lagi, sambung Rhani, pihaknya akan mengeluarkan surat keputusan (SK)

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kepada seluruh KMP. (rin/riz/dny)

BNI Undang Pengunjung Menikmati Masakan Jepang di wondrX 2025

Blog·September 20, 2025

Lintaskriminal.co.id –, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan pengalaman baru bagi pengunjung BNI wondrX 2025 dengan berbagai sajian kuliner khas Jepang, penawaran diskon belanja, serta hiburan musik. Pameran yang diadakan di ICE BSD Hall 6-10, Tangerang, pada 15–17 Agustus 2025 dapat diakses secara gratis dengan mendaftar melalui situs web.regis-wondrx.bni.co.id.

Sekretaris Perusahaan BNI Okki Rushartomo menjelaskan, BNI wondrX 2025 yang mengusung konsep eksplorasi di bawah naunganwondr by BNIdirancang agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan dalam satu rangkaian pengalaman yang terintegrasi. “BNI wondrX 2025 menawarkan berbagai pengalaman unik, termasuk bagi penggemar masakan Jepang,” kata Okki dalam pernyataan resmi.

Salah satu yang menarik adalah JCB Japan Dining Matsuri Experience, di mana pengunjung bisa menikmati masakan khas Jepang tanpa perlu ke Negeri Sakura. BNI memberikan potongan harga 10% di beberapa restoran terkenal seperti Sushi Tei, Ramen Sanpachi 38, Dore, Sakura, Kirakira Ginza, Kuhshikatsu Daruma, Daitokyo Sakaba, KakuU, Soba, hingga Hotaru shabu-shabu.

Selain itu, tersedia program Culinary Experience flash sale dengan harga khusus Rp7.900 menggunakan QRIS wondr by BNI. Kegiatan ini berlangsung secara bergilir, mulai tanggal 15 Agustus di Yoshinoya, Kimukatsu, Bakmi GM, The Harvest, Gong cha, dan lainnya; 16 Agustus di Fore, Paris Baguette, Ta Wan, Chatime, Bakso Afung, Calf, dan sebagainya; hingga 17 Agustus di KFC, McDonald’s, D’Cost, Subway, J.Co, serta Imperial Kitchen.

BNIjuga menawarkan keistimewaan khusus bagi nasabah BNI Emerald berupa potongan harga 50% di Studio 133 BIYAN, Iwan Tirta Private Collection, NACRE Lux, serta BACHA Coffee. Terdapat pula cashback hingga Rp8,79 juta untuk transaksi pembelian paket perjalanan dan promo gaya hidup.

Bukan hanya makanan dan diskon belanja, pengunjung juga bisa menikmati berbagai pertunjukan musik. Jadwal tampilannya antara lain Bernadya pada 15 Agustus, Juicy Lucy dan Wijaya80 pada 16 Agustus, serta Alex Teh dan Lyodra pada 17 Agustus.

“Pada BNI wondrX 2025, pengunjung bebas menjelajahi berbagai zona interaktif, musik, dan kegiatan yang menyampaikan pengetahuan, wawasan, serta kesempatan baru untuk masa depan keuangan yang lebih baik,” tutup Okki.

Acara ini menunjukkan komitmen BNI dalam menyediakan pengalaman bertransaksi yang menguntungkan dan menyenangkan bagi pelanggan, sekaligus mendorong gaya hidupcashlessdi Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap mengenai jadwal dan penawaran BNI wondrX 2025 bisa ditemukan melalui situswondrx.bni.co.idatau aplikasi wondr milik BNI di bagian Lifestyle.

Spin Off BTN Syariah, BVIS Ganti Nama Jadi Bank Syariah Nasional

Blog·September 20, 2025

Lintaskriminal.co.id –– Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Victoria Syariah (BVIS) telah menyetujui perubahan nama perusahaan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Di acara tersebut juga disepakati susunan direksi yang baru. Kegiatan korporasi ini merupakan bagian dari proses pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN (BTN Syariah) menjadi bank umum syariah (BUS) dengan BVIS sebagai perusahaan induk.

Sekretaris Perusahaan BSN Dody Agoeng menyatakan, jajaran pengurus yang telah disepakati akan menjadi pemimpin dalam transformasi perusahaan ke depan. “Nama dan susunan pengurus baru ini merupakan identitas. Langkah ini akan memperkuat identitas baru BSN sebagai bank syariah yang lebih kuat, lebih inklusif, dan lebih visioner serta menjadi lembaga keuangan syariah yang dipercaya oleh masyarakat luas,” ujar Dody, Sabtu (23/8).

BSN diharapkan menjadi bank syariah dengan dasar keuangan dan etika yang kuat. Serta mampu menyediakan layanan digital yang modern berlandaskan prinsip syariah. “BSN akan menjadi bank yang tangguh, fleksibel, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Victoria Syariah menyetujui penghentian secara hormat terhadap para pengurus perusahaan berikut:

-Direktur Utama: Dery Januar

-Kepala Kepatuhan: Ruly Dwi Rahayu

-Direktur: Andy Sundoro

Berlaku efektif sejak keputusan ini disetujui. Para pemegang saham juga menyampaikan terima kasih kepada direksi perusahaan yang telah dihentikan atas segala kontribusi tenaga dan pikiran selama menjabat.

RUPSLB juga menyetujui pemberian jabatan kepada sejumlah nama sebagai pengurus BSN serta perubahan istilah jabatan:

Kepala Perusahaan: Alex Sofjan Noor

Wakil Direktur Utama: Arga M. Nugraha

Kepala Keuangan, Strategi, dan Treasury: Abdul Firman

Kepala Banking Konsumen: Mochamad Yut Penta

Kepala Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian: Anton Rijanto

Kepala Manajemen Risiko: Beki Kanuwa

Kepala Jaringan dan Pendanaan Ritel: Ari Kurniaman

Susunan pengurus yang baru akan mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hasil uji kemampuan dan kepatutan. Selain itu, juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB menyetujui perubahan anggaran dasar perusahaan. Sesuai dengan perubahan nama dan alamat kantor perusahaan. Demikian pula penyesuaian terhadap beberapa peraturan dan perundang-undangan dari Menteri BUMN, OJK, serta rencana aksi pemulihan (Recovery Plan) perusahaan.

Run Hide Fight di Trans TV, Aksi Remaja Menghadapi Teroris Sekolah yang Menegangkan

Blog·September 19, 2025

PRMEDAN– Pernah ada waktu ketika sebuah film tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga membuat penonton merasa gelisah, menahan napas, seolah-olah mereka berada di tengah adegan tersebut.

Ini yang dirasakan ketika menyaksikanRun Hide Fightfilm thriller berisi adegan menegangkan yang akan tayang diTrans TV Bioskop, Minggu 24 Agustus 2025, pukul 21.00 WIB.

Film ini menceritakan kisah Zoe Hull (diperankan oleh Isabel May), seorang siswi SMA berusia 17 tahun yang masih sedang berduka atas kematian ibunya.

Hubungan Zoe dengan ayahnya, Todd (Thomas Jane), yang pernah menjadi snipper Angkatan Darat Amerika Serikat, juga tidak berjalan dengan baik.

Namun, kehidupan Zoe mengalami perubahan besar ketika sekolahnya diserang oleh sekelompok siswa bersenjata yang dipimpin oleh Tyler (Eli Brown) dan Kip (Cyrus Arnold).

Tensi yang Diteruskan Langsung ke Sosial Media

Lingkungan sekolah yang sebelumnya biasa saja tiba-tiba berubah menjadi medan pertempuran antara hidup dan mati. Serangan tersebut bahkan ditayangkan secara langsung melalui media sosial, sehingga memperparah ketegangan yang terasa nyata.

Di tengah kekacauan, Zoe tidak hanya berupaya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga membantu teman-temannya keluar dari rasa takut yang mematikan.

Sebagai penonton, kita akan diajak merasakan bagaimana Zoe berlari, bersembunyi, dan akhirnya melawan—tiga kata yang menjadi judul dari film ini:Run, Hide, Fight.

Adegan-adegan yang penuh dengan ketegangan disajikan secara intens, tanpa memberi kesempatan untuk merasa lega.

Dibintangi oleh Kyle Rankin, film ini tidak hanya menyajikan adegan kekerasan, tetapi juga menampilkan sisi perasaan seorang remaja yang dipaksa menghadapi kenyataan paling sulit: kehilangan, rasa takut, dan keberanian untuk bertahan.

Bagi penggemar film aksi berlatar sekolah yang penuh teka-teki,Run Hide Fightbisa menjadi tontonan yang tidak boleh terlewatkan.

Maka, persiapkan dirimu untuk malam penuh ketegangan bersama Zoe Hull di layar kaca. Jangan lupa, catat jadwalnya:Trans TV Cinema, Minggu 24 Agustus 2025, pukul 21.00 WIB.***

Bayar Pajak Kendaraan 5 Tahunan Tanpa BPKB, Ini Caranya

Blog·September 17, 2025

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 5 Tahunan Tanpa BPKB Asli Bisa Dilakukan, Cukup Bawa Hal Ini

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor 5 Tahunan Tanpa BPKB Asli Bisa Dilakukan, Cukup Bawa Berkas Ini

Berikut prosedur pembayaran pajak kendaraan 5 tahunan tanpa membawa BPKB asli. Cukup siapkan persyaratan-persyaratan berikut

Lintaskriminal.co.id -/ Tips dan Trik

Ferdian 14 September, 18.30 WIB 14 September, 18.30 WIB

Lintaskriminal.co.id –– Pemilik wajib melakukan pembayaran pajak setiap lima tahun sekali.

Berbeda dengan pajak tahunan, pajak lima tahunan dilakukan bersamaan dengan perubahan STNK dan plat nomor.

Salah satu syarat utama untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan adalah menunjukkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Namun, bagaimana jika BPKB tidak tersedia karena sedang dijaminkan, disita oleh pihak leasing, atau masih berada di bank sebagai agunan?

Mengutip dari 10drama.com, pemilik kendaraan perlu mencari alternatif lain serta dokumen pengganti yang bisa digunakan agar kewajiban pajak tetap bisa dipenuhi tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak lima tahunan perlu dilengkapi dengan BPKB.

Pasal 62 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa dalam hal perpanjangan STNK yang termasuk dalam pembayaran pajak lima tahunan, pemilik kendaraan harus mengisi formulir permohonan dan melampirkan beberapa dokumen pendukung, antara lain:

– Surat Tanda Penduduk (STP) sebagai dokumen identitas – Kartu Identitas Penduduk (KIP) sebagai bukti identitas – Dokumen KTP sebagai alat pengenal diri – Kartu Pengenal Penduduk (KPP) sebagai bentuk identitas resmi – KTP sebagai bukti sah identitas seseorang

– Surat kuasa yang telah diberi meterai beserta salinan fotokopi – Dokumen kuasa yang dilengkapi dengan meterai dan salinan fotokopi – Surat kuasa yang sudah bermeterai serta fotokopi yang tersedia – Surat kuasa yang memiliki meterai dan dilengkapi dengan fotokopi – Surat kuasa yang telah diberi meterai dan disertai dengan salinan fotokopi

– KTP penerima kuasa apabila dikuasakan

– STNK

– BPKB

– Hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Meskipun demikian, berdasarkan informasi dari situs Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, pembayaran pajak lima tahunan tetap dapat dilakukan meskipun BPKB asli sedang digunakan sebagai jaminan di bank.

Sebaliknya, pemilik kendaraan dapat melampirkan surat pernyataan dari bank yang menyatakan bahwa BPKB sedang digunakan sebagai jaminan beserta salinan BPKB.

Selain itu, pajak lima tahunan hanya dapat dibayarkan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang berada di wilayah yang sama dengan domisili kendaraan.

Jika berada di luar tempat tinggal, pemilik bisa meminta bantuan orang lain untuk mewakilinya dengan melampirkan surat kuasa yang telah diberi meterai serta fotokopi KTP dari pihak yang diberi wewenang.

Namun, pemeriksaan fisik bisa dilakukan di Samsat terdekat.

Selanjutnya, besaran pajak tahunan bervariasi tergantung pada jenis dan tipe kendaraan masing-masing.

Namun, secara umum, pajak lima tahunan akan dikenakan biaya tambahan STNK dan TNKB atau plat nomor dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan roda dua:

STNK: Rp 100.000

TNKB: Rp 60.000

Kendaraan roda empat:

STNK: Rp 200.000

TNKB: Rp 100.000