pemerintah Archives - 10drama.com

Pemerintah Dapat Bunga 4,02% dari Dana Rp 200 Triliun di 5 Bank

Tekno·September 29, 2025

JAKARTA, 10drama.com– Pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun kepada lima bank nasional. – Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp 200 triliun ke lima bank domestik. – Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 200 triliun kepada lima bank nasional. – Dana sejumlah Rp 200 triliun disalurkan pemerintah ke lima bank nasional. – Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di lima bank nasional.

Kemudian, berapa tingkat bunga atau keuntungan yang akan diperoleh pemerintah dari penempatan dana tersebut?

Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, dana tersebut disimpan dalam bentuk deposito on call konvensional dan syariah dengan sistem tanpa lelang.

Selanjutnya, masa peminjaman dana ditetapkan selama enam bulan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Dalam kebijakan tersebut juga dijelaskan, negara akan memperoleh hasil kembalian sebesar 80,476 persen dari tingkat BI yang berlaku.

Sementara itu, pada tanggal 20 Agustus 2025, suku bunga BI yang berlaku sebesar 5 persen, sehingga pemerintah akan memperoleh imbal hasil sekitar 4,02 persen dari penempatan dana di lembaga perbankan tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, melalui skema ini, perbankan tidak memiliki pilihan selain harus mendistribusikan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat.

“Jika dia tidak menggunakannya, dia akan merugi sendiri karena ada biaya sekitar 4 persen. Jika dia tidak menyalurkan kredit, dia harus membayar biaya tersebut. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Purbaya memastikan bahwa jumlah bunga tersebut tidak akan merugikan negara maupun sektor perbankan.

Karena, jumlah bunga yang akan diperoleh pemerintah dari perbankan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata bunga tabungan di perbankan yang pada Juli 2025 mencapai 6,07 persen.

Kemudian, jika perbankan mendistribusikan dana tersebut melalui kredit, bunga yang diperoleh perbankan tetap lebih tinggi dibandingkan bunga yang harus dibayarkan kepada pemerintah, yaitu sebesar 9,16 persen pada Juli 2025.

“Ini serupa dengan bunga yang kita peroleh jika menempatkan dana di BI. Jadi pemerintah tidak mengalami kerugian, sementara perbankan mendapatkan keuntungan karena tingkatnya lebih rendah dibanding bunga pasar,” katanya.

Selain itu, perbankan juga tidak perlu khawatir pemerintah akan mengambil dana tersebut secara mendadak jika membutuhkannya untuk belanja negara.

Karena, menurut Purbaya, uang yang ada di kas negara masih cukup untuk menutupi kebutuhan negara.

“Tidak akan terjadi seperti itu (tiba-tiba mengambil seluruh dana dari bank). Kita akan mengelolanya dengan baik agar tidak ada kejutan dalam sistem perbankan kita,” katanya.

Selain itu, pemerintah menyalurkan dana tersebut dengan rincian masing-masing sebesar Rp 55 triliun untuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Sementara itu, BTN mendapat Rp 25 triliun dan BSI menerima Rp 10 triliun.

Purbaya Salurkan Dana ke Perbankan, OJK Ingatkan Kualitas Kredit

Technology·September 28, 2025

10drama.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus mendukung efisiensi pengelolaan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang disimpan di lima bank umum. Dukungan ini dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap perbankan agar penyaluran kredit meningkat, namun tetapprudent.

“OJK juga mengingatkan perbankan agar terus menerapkan pengelolaan risiko yang tepat dalam pemberian kredit agar kualitas kredit perbankan tetap terjaga, serta dana masyarakat/pemerintah tetap aman,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Secara umum, Dian menyampaikan bahwa OJK sangat menghargai langkah pemerintah dalam memaksimalkan pengelolaan dana negara untuk mendukung sektor perbankan dan perekonomian nasional. OJK berharap penempatan dana tersebut mampu mendorong penurunancost of fund(CoF) perbankan yang berdampak pada penurunan tingkat bunga kredit. Hal ini diharapkan dapat menjadi dorongan pertumbuhan kredit untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

Ia menekankan bahwa pertumbuhan kredit perbankan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya likuiditas. Tingkat kredit juga sangat dipengaruhi oleh faktor luar, seperti permintaan pembiayaan yang kuat dari kalangan usaha, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, stabilitas keamanan dan politik, peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia, serta berbagai faktor eksternal lainnya.

Sebagai informasi, kondisi likuiditas perbankan saat ini tergolong baik, terlihat dari rasio AL/NCD sebesar 119,43 persen dan AL/DPK sebesar 27,09 persen pada Juli 2025. Angka tersebut jauh melampaui batas minimum masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

“Oleh karena itu, penguatan di berbagai aspek tersebut menjadi kunci dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang tinggi dan berkelanjutan,” tegas Dian.

Dian mengatakan, perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah perubahan global maupun dalam negeri. Dalam kuartal II 2025, pertumbuhan mencapai 5,12 persen secara tahunan, melebihi prediksi sebesar 4,8 persen.

Kinerja sektor manufaktur kembali tumbuh dengan angka Purchasing Managers’ Index (PMI) sebesar 51,5 pada Agustus 2025 setelah empat bulan mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi yang berpotensi mempertahankan laju pertumbuhan sepanjang tahun 2025.

Semangat konsumen tetap terjaga, terlihat dari Indeks Kepercayaan Konsumen Agustus 2025 yang berada pada angka 117,2.

Di sisi lain, sektor perbankan Indonesia tetap kuat dengan kinerja yang stabil, meskipun peningkatan kredit mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya.

Pada bulan Juli 2025, kredit mengalami pertumbuhan sebesar 7,03 persen secara tahunan, terutama didorong oleh kenaikan kredit perusahaan sebesar 9,59 persen year-on-year. Dari sisi sektor ekonomi, pertumbuhan ini didukung oleh rumah tangga (8,39 persen), industri pengolahan (5,59 persen), serta pertambangan dan penggalian (18,31 persen).

Dana pihak ketiga meningkat sebesar 7,00 persen secara tahunan. Sementaraloan to deposit ratio(LDR) mencapai tingkat 86,54 persen, menunjukkan bahwa ruang untuk ekspansi kredit masih tersedia.

Adapun pertumbuhan undisbursed loansebesar 9,52 persen year on year, lebih tinggi dibandingkan 6,89 persen pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan pelonggaran dalam pemberian kredit di masa mendatang yang bisa dimanfaatkan oleh debitur untuk memperluas usaha mereka.

Sebagai informasi, pada Jumat (12/9/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia (BI) akan dialihkan ke lima bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dana pemerintah diharapkan mampu meningkatkan likuiditas perbankan serta memacu penyaluran kredit kepada sektor nyata.

Airlangga: Kredit Rp 200 Triliun Picu Investasi Baru

Technology·September 27, 2025

Lintaskriminal.co.id -.CO.ID – JAKARTA.Pengucuran dana sebesar Rp 200 triliun kepada lima bank milik negara diharapkan mampu meningkatkan investasi.

Lima bank tersebut meliputi PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai dengan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mulai berlaku pada 5 Oktober 2025, serta kebijakan penyaluran dana segar kepada perbankan, diharapkan suasana investasi akan membaik.

“Kita melihat kondisi iklim investasi akan kita tingkatkan, PP 28 akan berlaku mulai tanggal 5 Oktober. Itu merupakan bagian dari kebijakan deregulasi yang sudah berjalan. Harapannya, ini bisa direspons oleh kalangan dunia usaha (pencairan dana sebesar Rp 200 triliun ke perbankan),” ujar Airlangga kepada para jurnalis, Jumat (12/9/2025).

Seperti yang diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menggantikan PP 5/2021 dan menyertakan beberapa perubahan penting.

Di antaranya penerapan Perjanjian Tingkat Layanan (SLA) dalam perizinan, penerapan prinsip positif fiktif, serta integrasi menyeluruh dengan sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Pendekatan Berbasis Risiko).

Tindakan tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pemberian izin usaha serta memperkuat daya saing investasi di dalam negeri.

Kini dengan dua kebijakan tersebut, Airlangga berharap, sektor bisnis dapat memperluas operasionalnya dengan memanfaatkan kredit yang berasal dari dana pemerintah yang disalurkan melalui perbankan, mengingat proses izin usaha yang lebih sederhana.

Pemkab Tabalong Kumpulkan Bank Milik Negara Bentuk Koperasi Merah Putih

Blog·September 26, 2025

Lintaskriminal.co.id –Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian serta Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Tabalong mengajak Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membantu penguatan modal KMP. Pada Jumat (15/8), DKUPP mengadakan pertemuan dengan anggota Himbara di Tabalong guna mengetahui kesiapan pendanaan KMP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Mereka juga membahas rencana pelaksanaan workshop penyusunan proposal pinjaman.

Acara ini diikuti oleh Kepala DKUPP Tabalong Syam’ani, pengurus Dekopinda Tabalong, serta perwakilan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN.

Syam’ani menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan sangat penting agar koperasi desa/kelurahan dapat segera berjalan secara produktif dan berkelanjutan. “Koperasi Merah Putih merupakan alat strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat,” ujarnya.

Sebanyak 20 Koperasi Merah Putih (KMP) dari kelurahan di Kota Banjarbaru telah menerima SK pendirian. Salah satu di antaranya adalah KMP Kelurahan Landasanulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin.

Namun, koperasi ini masih menghadapi beberapa tantangan. Ketua KMP Landasanulin Timur, M Rohimin, menyampaikan bahwa terdapat tiga hambatan yang mereka alami yaitu keanggotaan, sekretariat, dan modal.

“Pada tahun pertama ini kami menyewa ruko. Mengingat keterbatasan modal dari anggota melalui simpanan pokok dan wajib, kami berharap pinjaman dari bank segera terealisasi,” katanya, Minggu (17/8).

Pada tanggal 2 Agustus, Rohimin mengatakan koperasinya telah memiliki 201 anggota dan berharap hingga akhir bulan Agustus mencapai 300 orang. Setiap anggota diminta membayar tabungan pokok sebesar Rp 100 ribu dan tabungan wajib minimal Rp 20 ribu setiap bulan.

Sementara itu, Kepala Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Amran Al Bukhari, mengakui bahwa Koperasi Merah Putih (KMP) di wilayahnya belum beroperasi. Pihaknya masih akan melakukan rapat untuk menentukan jenis usaha yang akan dijalankan.

“Pada saat ini belum berjalan. Kami juga masih menunggu petunjuk teknis,” katanya.

Amran juga mengatakan pihaknya belum mencapai kesepakatan mengenai kantor koperasi. Untuk sementara, rencananya akan berada di dekat kantor lurah.

Kepala Desa Sungailembu, Kecamatan Kusan Hilir, Rusniansyah, mengatakan pihaknya telah memulai inventarisasi hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masyarakat sebagai bahan produk KMP.

“Salah satu hasil olahan dari mahasiswa KKN Universitas Lambung Mangkurat (ULM) adalah tepung cangkang rajungan yang digunakan dalam berbagai makanan seperti nugget, bakso, dan amplang,” katanya.

Seperti yang diketahui, Koperasi Merah Putih (KMP) yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak pada 21 Juli 2025 menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan operasionalnya. Hal yang sama juga dialami oleh 2.013 KMP di Kalimantan Selatan.

Di Kabupaten Tanahbumbu, hingga saat ini belum ada KMP yang berjalan. Koperasi tersebut masih dalam tahap pengurusan administratif.

Mewakili Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagri) Tanbu, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Rhani Patih menjelaskan pembentukan KMP dalam proses pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“KMP seluruh Tanbu masih dalam proses, baik itu di tingkat kelurahan maupun desa,” katanya, Sabtu (16/8).

Mengenai tugas Diskumdagri Tanbu, Rhani menyampaikan bahwa pihaknya memberikan bantuan untuk memandu KMP yang kebingungan dalam mengurus administrasi.

Mengenai modal, menurut Rhani, terdapat pinjaman yang didukung oleh Kementerian Koperasi, dengan ketentuan adanya surat persetujuan dari pemerintah desa. “Mungkin kendala utamanya memang berada pada permodalan. Selanjutnya pengurus akan diarahkan kepada kepala desa untuk mengajukan rekomendasi. Setelah memberikan rekomendasi, pemerintah desa bertanggung jawab jika pengurus koperasi gagal dalam membayar pinjaman dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD),” ujarnya.

Tidak lama lagi, sambung Rhani, pihaknya akan mengeluarkan surat keputusan (SK)

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kepada seluruh KMP. (rin/riz/dny)

Pajak Mati 15 Tahun Cukup Bayar 1 Tahun, Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 di Sumbar Berakhir Bulan Ini

Otomotif·September 24, 2025

10drama.com – Masih ada beberapa provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

Pajak mati selama 15 tahun hanya perlu dibayar selama 1 tahun, penghapusan pajak kendaraan tahun 2025 di Sumbar berakhir bulan ini.

Sumatera Barat kembali melaksanakan kebijakan penghapusan tunggakan pajak bagi pemilik kendaraan.

Pemangkasan pajak kendaraan tahun ini telah dimulai sejak 25 Juli dan akan berakhir pada 31 Agustus 2025.

Hanya sampai akhir bulan ini, pemilik kendaraan yang belum melunasi pajak segera manfaatkan kesempatan program ini.

Terdapat lima pengurangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.

Beberapa keringanan meliputi tidak adanya tunggakan pokok pajak kendaraan dari tahun sebelumnya, bebas dari denda pajak kendaraan, tidak ada denda SWDKLLJ untuk tahun lalu dan sebelumnya, bebas BBNKB kedua, serta bebas pajak progresif.

Dikutip dari laman bapenda.sumbarprov.go.id, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadirkan program penghapusan pajak kendaraan bermotor.sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketaatan dan mengurangi beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi serta usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.

Kebijakan ini memberikan penghapusan utang pokok serta denda pajak kendaraan bermotor dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai contoh, kendaraan bermotor yang telah dikenakan pajak selama 10 tahun, 15 tahun, atau berapa pun lamanya, dengan memanfaatkan program ini, cukup membayar pajak selama 1 tahun, denda yang belum dibayar dan pajak yang wajib dibayar akan dihapuskan sepenuhnya.

Selain itu, kewajiban pengembalian nama kendaraan bermotor yang kedua (BBNKB 2) juga tidak dikenakan, masyarakat hanya perlu menyelesaikan biaya pengembalian nama PNBP (penerbitan TNKB, STNK, BPKB, serta penerbitan surat mutasi) sesuai aturan yang berlaku.

Selanjutnya, penghapusan pajak progresif serta denda terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari PT Jasa Raharja tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya dianggap bebas dari denda pada tahun yang sedang berlangsung.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan bahwa bantuan ini diberikan dalam rangka perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, dengan harapan bantuan tersebut mampu mengurangi beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumbar, Syefdinon menyampaikan bahwa regulasi teknis mengenai kebijakan pemutihan tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, masa pelaksanaan whitewashing dimulai pada 25 Juni 2025 dan berakhir pada 31 Agustus 2025.

Dari segi pelayanan, pemerintah terus mengembangkan teknologi guna mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui proses digitalisasi, misalnya pembayaran pajak tahunan melalui aplikasi layanan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja.

Spin Off BTN Syariah, BVIS Ganti Nama Jadi Bank Syariah Nasional

Blog·September 20, 2025

Lintaskriminal.co.id –– Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Victoria Syariah (BVIS) telah menyetujui perubahan nama perusahaan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Di acara tersebut juga disepakati susunan direksi yang baru. Kegiatan korporasi ini merupakan bagian dari proses pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN (BTN Syariah) menjadi bank umum syariah (BUS) dengan BVIS sebagai perusahaan induk.

Sekretaris Perusahaan BSN Dody Agoeng menyatakan, jajaran pengurus yang telah disepakati akan menjadi pemimpin dalam transformasi perusahaan ke depan. “Nama dan susunan pengurus baru ini merupakan identitas. Langkah ini akan memperkuat identitas baru BSN sebagai bank syariah yang lebih kuat, lebih inklusif, dan lebih visioner serta menjadi lembaga keuangan syariah yang dipercaya oleh masyarakat luas,” ujar Dody, Sabtu (23/8).

BSN diharapkan menjadi bank syariah dengan dasar keuangan dan etika yang kuat. Serta mampu menyediakan layanan digital yang modern berlandaskan prinsip syariah. “BSN akan menjadi bank yang tangguh, fleksibel, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Victoria Syariah menyetujui penghentian secara hormat terhadap para pengurus perusahaan berikut:

-Direktur Utama: Dery Januar

-Kepala Kepatuhan: Ruly Dwi Rahayu

-Direktur: Andy Sundoro

Berlaku efektif sejak keputusan ini disetujui. Para pemegang saham juga menyampaikan terima kasih kepada direksi perusahaan yang telah dihentikan atas segala kontribusi tenaga dan pikiran selama menjabat.

RUPSLB juga menyetujui pemberian jabatan kepada sejumlah nama sebagai pengurus BSN serta perubahan istilah jabatan:

Kepala Perusahaan: Alex Sofjan Noor

Wakil Direktur Utama: Arga M. Nugraha

Kepala Keuangan, Strategi, dan Treasury: Abdul Firman

Kepala Banking Konsumen: Mochamad Yut Penta

Kepala Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian: Anton Rijanto

Kepala Manajemen Risiko: Beki Kanuwa

Kepala Jaringan dan Pendanaan Ritel: Ari Kurniaman

Susunan pengurus yang baru akan mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hasil uji kemampuan dan kepatutan. Selain itu, juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB menyetujui perubahan anggaran dasar perusahaan. Sesuai dengan perubahan nama dan alamat kantor perusahaan. Demikian pula penyesuaian terhadap beberapa peraturan dan perundang-undangan dari Menteri BUMN, OJK, serta rencana aksi pemulihan (Recovery Plan) perusahaan.

BNI, BSI, dan Mandiri Siap Tingkatkan Kredit Usai Dana Pemerintah Masuk

Tekno·September 17, 2025

Tiga bank utama, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank Mandiri (Persero) menyambut baik kebijakan pemerintah yang menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di lima bank nasional. Ketiganya menganggap tindakan ini akan memperkuat likuiditas perbankan serta mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.

Sekretaris Perusahaan BNI Okki Rushartomo mengatakan penempatan dana pemerintah akan menambah ruang likuiditas, sehingga bank dapat lebih efisien dalam menyalurkan pembiayaan.

“BNI sangat mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi negara. Penempatan dana di sektor perbankan tentu akan meningkatkan likuiditas dan menjadi dorongan positif dalam mendukung pembiayaan di sektor riil,” kata Okki dalam pernyataan tertulis, Jumat (12/9).

BNI berkomitmen mendistribusikan kredit dengan cara yang sehat dan menghasilkan sesuai rencana pemerintah. “BNI berkomitmen untuk terus memberikan kredit secara sehat dan produktif, sesuai dengan fokus pemerintah,” katanya.

Siap Dukung Program Pemerintah

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan BSI Wisnu Sunandar menganggap dana pemerintah yang disimpan di perbankan akan memperkuat likuiditas dalam kondisi pasar yang ketat.

“Kami mengapresiasi rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam menyalurkan dana ke sektor perbankan. Ini mampu meningkatkan likuiditas di tengah kondisi pasar yang sangat ketat,” katanya.

BSI akan mendistribusikan dana tersebut kepada masyarakat melalui pembiayaan, khususnya untuk program pemerintah seperti rumah subsidi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan makanan gratis yang bergizi.

“Secara umum, kinerja BSI tetap kuat dan berkelanjutan. Sampai Mei 2025, BSI masih mampu meningkatkan pembiayaan dengan angka dua digit,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara atau Ossy juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah ini. “Tindakan pemerintah ini berpeluang memperkuat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) serta mendorong peningkatan penyaluran kredit,” ujar Ossy.

Berdasarkan analisis dari Tim Ekonom Bank Mandiri, penempatan dana ini akan memperkuat likuiditas, mempermudah pelaksanaan kebijakan moneter, serta meningkatkan peredaran uang dalam perekonomian.

Penjelasan Menkeu Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp200 triliun berasal dari uang negara yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI).

Dana tersebut kini tersimpan di lima bank nasional, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), BNI, dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun, BTN sebesar Rp25 triliun serta BSI sebesar Rp10 triliun.

“Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana mengambil dana pemerintah dari Bank Indonesia untuk disimpan di perbankan nasional,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (10/9).

Purbaya memastikan pendistribusian dana ini akan memperkuat peran perbankan dan mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah yang produktif.

KPK Sita 22 Kendaraan Terkait OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Otomotif·August 22, 2025

10drama.com –– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan 22 kendaraan hingga Kamis, 21 Agustus 2025 sore, yang terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

“Sampai saat ini, barang bukti yang telah disita berjumlah 15 kendaraan roda empat dan tujuh kendaraan roda dua,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Meskipun demikian, Budi masih belum bisa mengungkapkan tentang kepemilikan maupun lokasi penyitaan puluhan kendaraan tersebut.

Berdasarkan laporan jurnalis di lapangan, 22 kendaraan tersebut terdiri dari mobil Nissan GT-R, mobil Toyota Corolla Cross, dua mobil Palisade, mobil Suzuki Jimny, tiga mobil Honda CRV, mobil Jeep, mobil HILUX, dua mobil Expander, mobil Hyundai Stargazer, mobil BMW, mobil Pajero Sport, sepeda motor Vespa Sprint S 150, sepeda motor Vespa, sepeda motor Scrambler Ducati, sepeda motor Ducati Hypermotard, sepeda motor Ducati Xdiavel, dan dua sepeda motor Ducati.

Sebelumnya, informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh menyebutkan bahwa penangkapan tersebut terkait dugaan pemerasan, dan ada 10 orang lainnya yang juga ditangkap bersama Wakil Menteri Tenaga Kerja.

KPK memiliki kesempatan selama 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap.

Sementara itu, OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yaitu pada Maret 2025.

Kedua, pada bulan Juni 2025, terjadi penggeledahan terkait dugaan penerimaan suap dalam proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT ini berkaitan dengan dugaan kasus korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta pada 13 Agustus 2025, terkait dugaan praktik suap dalam kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Ratusan Mobil Pemkot Tasik Tidak Lunasi Pajak

Otomotif·August 22, 2025

KABAR SINGAPARNA – Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, melakukan pemeriksaan tiba-tiba terhadap kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya pada hari Kamis 21 Agustus 2025. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ketaatan dan disiplin para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar pajak kendaraan.

Viman mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemkot dalam menjunjung integritas dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

“Kami berharap seluruh kendaraan dinas dalam keadaan teratur terkait pajak dan administrasi. ASN perlu menjadi teladan bagi masyarakat,” tegasnya.

Berdasarkan informasi dari Samsat Kota Tasikmalaya, inspeksi ini menemukan fakta yang mengejutkan. Dari total 1.881 kendaraan dinas milik Pemerintah Kota, sebanyak 395 unit di antaranya belum melunasi pajak. Angka ini menggambarkan adanya pelanggaran yang cukup besar di kalangan Aparatur Sipil Negara.

Menanggapi temuan tersebut, Wali Kota Viman mengumumkan tindakan nyata yang akan segera diambil. Pertama yaitu dengan Sinkronisasi Data, melakukan penyesuaian data antara Pemkot, Samsat, dan Bank BJB agar data tetap valid.

Kemudian menyusun Surat Edaran, yaitu menerbitkan Surat Edaran Wali Kota yang memaksa penertiban pajak, administrasi, dan penggunaan kendaraan operasional sesuai fungsinya.

Viman menekankan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam mendanai berbagai program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur.

Kepatuhan pegawai negeri dalam membayar pajak akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan kota. Masyarakat akan mengikuti contoh mereka, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih lancar,” tambahnya.

Tindakan tegas ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Tasikmalaya dalam mewujudkan perbaikan birokrasi serta pengelolaan pemerintahan yang baik.

HUT Kemerdekaan, Wamen Stella Christie: Presiden Fokus Kembangkan Sains dan Teknologi

Tekno·August 19, 2025

10drama.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengatakan perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat dan mendorong perkembangan sains serta teknologi di Indonesia.

“Terdapat makna khusus dalam perayaan hari kemerdekaan ini, terasa jelas bahwa Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sangat berkomitmen untuk mengembangkan sains dan teknologi di Indonesia, hal ini sudah tampak dari berbagai kegiatan yang telah kita lakukan hingga saat ini,” ujar Wamendiktisaintek Stella menjawab pertanyaan para jurnalis saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, selama acara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Menurut Stella, 80 tahun kemerdekaan Indonesia harus menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu segera mengembangkan kemampuan sains dan teknologinya.

“Dan, saya sangat berterima kasih diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan ekosistem sains dan teknologi Indonesia,” tambah Stella.

Presiden Prabowo Subianto kali pertama memimpin upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari Minggu, serta upacara penurunan bendera pada sore harinya.

Pada upacara pagi hari, ia memimpin acara dengan mengenakan pakaian adat Melayu beskap lengkap bersama kain songketnya, sedangkan di sore hari, ia juga mengenakan pakaian tradisional Melayu yang lengkap dengan tutup kepala.

Di Istana Merdeka, dua acara tersebut, yang merupakan bagian dari perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, dihadiri sebanyak 16.000 orang, dengan mayoritas adalah warga biasa.

Dari rangkaian peserta upacara di pagi hari, terdapat presiden, wakil presiden, serta keluarga presiden, sementara keluarga mantan wakil presiden Prabowo juga hadir langsung dalam upacara di Istana Merdeka.

Para pendahulu tersebut, antara lain Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin. Dalam pertemuan yang sama di Istana Merdeka, turut hadir pula Wakil Presiden Ke-11 Boediono, dan istri dari Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid.

Selanjutnya, dalam acara Upacara Penurunan Bendera, Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangga kepada seluruh peserta perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, hari Minggu.

Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta upacara yang hadir sejak pagi hingga sore hari ini. Saudara-saudara melaksanakan upacara dengan tertib dan penuh semangat. Saya merasa bangga terhadap kalian semua. Terima kasih,” ujar Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada sore hari Minggu.

Pendidikan tinggi yang inklusif

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menunjukkan semangat kemerdekaan sebagai komitmen untuk mewujudkan semangat tersebut dalam tindakan nyata di sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia.

“Kami berkomitmen menyediakan pendidikan tinggi yang bersifat inklusif dan bermutu, membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki semangat patriotisme, fleksibel, serta mampu menyelesaikan masalah,” ujar Mendiktisaintek melalui pernyataan di Jakarta, Minggu.

Brian menekankan bahwa momentum Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia adalah kesempatan untuk membangkitkan semangat keberanian dalam mengembangkan kemampuan sendiri di bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi.

“Hari ini, kita tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi memperkuat langkah menuju persatuan yang lebih erat, berdaulat dalam hasil kerja, membahagiakan rakyat, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang benar-benar berkembang,” katanya.

Brian menekankan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membawa semangat ini melalui kebijakan “Diktisaintek Berdampak”, sebagai upaya memastikan bahwa perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi berubah menjadi solusi nyata bagi masyarakat, industri, dan bangsa.

Dalam sejalan dengan arah pembangunan nasional, ia menegaskan pihaknya mengintegrasikan program-program prioritas dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi dasar APBN 2026.

Brian menekankan bahwa anggaran pendidikan tinggi dan penelitian berfokus pada ketahanan pangan, energi terbarukan, kesehatan, pendidikan, serta pertahanan, yang sepenuhnya sesuai dengan inisiatif hilirisasi penelitian yang sedang dijalankan oleh Kemdiktisaintek.

Ia menekankan bahwa semangat kebangsaan harus hadir dalam setiap penelitian, setiap ruang kelas, dan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

“Kerja sama antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat terus diperkuat agar inovasi tidak hanya bersifat inklusif, tetapi juga mampu menghadapi tantangan dunia,” katanya.

Kampus berkualitas

Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi dengan mitra strategis dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, guna memperkuat ekosistem universitas yang berkualitas. Rektor UI Heri Hermansyah menyatakan bahwa kerja sama ini diperkuat untuk meningkatkan pencapaian Dana Abadi universitas.

Menurutnya, UI bisa memberikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) gratis kepada mahasiswa jika mampu mengumpulkan dana sebesar Rp700 miliar. Oleh karena itu, kerja sama dengan mitra-mitra diperluas untuk membangun semangat kewirausahaan. “Kami memiliki lebih dari 400 profesor dan ribuan dokter. Kerja sama antara mitra dengan akademisi tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian, serta beasiswa bagi mahasiswa di masa depan. Kami juga sedang berupaya memanfaatkan aset-aset UI yang selama ini tidak terpakai agar bisa menjadi produktif,” katanya.

“Pastinya kerja sama ini akan terus berlanjut melalui berbagai kegiatan bersama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak,” kata Heri.

Sementara itu, Direktur BCA Antonius Widodo selaku perwakilan dari para mitra yang hadir menyampaikan antusiasme karena ikut berkontribusi dalam mewujudkan UI yang berkualitas.impactfulPengelolaan dana abadi menurutnya merupakan tujuan yang mulia karena kelak mahasiswa tidak perlu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk pendidikannya.

Tujuan ini akan didukung melalui berbagai program yang dijalankan bersama. Ia menyatakan bahwa BCA terus memperkuat kerja sama dengan mengeksplorasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di UI.

“Selain karena sejarah yang panjang, kami juga melihat bahwa dengan tagline baru, yaitu UI Unggul Impactful, bisa memberikan kesempatan bagi berbagai mitra, termasuk BCA,” katanya.

Tentu saja terdapat berbagai kebutuhan antarmuka pengguna yang dapat diintegrasikan dengan bisnis atau usaha para mitra ini.

“Oleh karena itu, kami berharap kemitraan ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem di Universitas Indonesia,” katanya.

UI melakukan tanda tangan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di Ruang Sidang, Lantai 9, Pusat Administrasi Universitas.

Kampus mengadakan perjanjian kerja sama dengan empat perwakilan dari mitra pemerintah dan swasta, yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Muchlis; Bupati Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Agas Andreas; Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan; serta Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Bob Tyasika Ananta.

Di sisi lain, Kepala Badan Kerja Sama dan Kewirausahaan UI, Nia Ayu Ismaniati mengakhiri perjanjian kerja sama dengan empat perwakilan mitra, yaitu Direktur Sales & Distribution Bank Syariah Indonesia, Anton Sukarna; Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Suyitno; Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah, Bank Jateng, Ony Suharsono; serta Direktur Bank Central Asia, Antonius Widodo Mulyono.