perbankan Archives - 10drama.com

Pemerintah Dapat Bunga 4,02% dari Dana Rp 200 Triliun di 5 Bank

Tekno·September 29, 2025

JAKARTA, 10drama.com– Pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun kepada lima bank nasional. – Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp 200 triliun ke lima bank domestik. – Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 200 triliun kepada lima bank nasional. – Dana sejumlah Rp 200 triliun disalurkan pemerintah ke lima bank nasional. – Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di lima bank nasional.

Kemudian, berapa tingkat bunga atau keuntungan yang akan diperoleh pemerintah dari penempatan dana tersebut?

Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, dana tersebut disimpan dalam bentuk deposito on call konvensional dan syariah dengan sistem tanpa lelang.

Selanjutnya, masa peminjaman dana ditetapkan selama enam bulan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Dalam kebijakan tersebut juga dijelaskan, negara akan memperoleh hasil kembalian sebesar 80,476 persen dari tingkat BI yang berlaku.

Sementara itu, pada tanggal 20 Agustus 2025, suku bunga BI yang berlaku sebesar 5 persen, sehingga pemerintah akan memperoleh imbal hasil sekitar 4,02 persen dari penempatan dana di lembaga perbankan tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, melalui skema ini, perbankan tidak memiliki pilihan selain harus mendistribusikan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat.

“Jika dia tidak menggunakannya, dia akan merugi sendiri karena ada biaya sekitar 4 persen. Jika dia tidak menyalurkan kredit, dia harus membayar biaya tersebut. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Purbaya memastikan bahwa jumlah bunga tersebut tidak akan merugikan negara maupun sektor perbankan.

Karena, jumlah bunga yang akan diperoleh pemerintah dari perbankan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata bunga tabungan di perbankan yang pada Juli 2025 mencapai 6,07 persen.

Kemudian, jika perbankan mendistribusikan dana tersebut melalui kredit, bunga yang diperoleh perbankan tetap lebih tinggi dibandingkan bunga yang harus dibayarkan kepada pemerintah, yaitu sebesar 9,16 persen pada Juli 2025.

“Ini serupa dengan bunga yang kita peroleh jika menempatkan dana di BI. Jadi pemerintah tidak mengalami kerugian, sementara perbankan mendapatkan keuntungan karena tingkatnya lebih rendah dibanding bunga pasar,” katanya.

Selain itu, perbankan juga tidak perlu khawatir pemerintah akan mengambil dana tersebut secara mendadak jika membutuhkannya untuk belanja negara.

Karena, menurut Purbaya, uang yang ada di kas negara masih cukup untuk menutupi kebutuhan negara.

“Tidak akan terjadi seperti itu (tiba-tiba mengambil seluruh dana dari bank). Kita akan mengelolanya dengan baik agar tidak ada kejutan dalam sistem perbankan kita,” katanya.

Selain itu, pemerintah menyalurkan dana tersebut dengan rincian masing-masing sebesar Rp 55 triliun untuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Sementara itu, BTN mendapat Rp 25 triliun dan BSI menerima Rp 10 triliun.

Purbaya Salurkan Dana ke Perbankan, OJK Ingatkan Kualitas Kredit

Technology·September 28, 2025

10drama.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus mendukung efisiensi pengelolaan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang disimpan di lima bank umum. Dukungan ini dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap perbankan agar penyaluran kredit meningkat, namun tetapprudent.

“OJK juga mengingatkan perbankan agar terus menerapkan pengelolaan risiko yang tepat dalam pemberian kredit agar kualitas kredit perbankan tetap terjaga, serta dana masyarakat/pemerintah tetap aman,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Secara umum, Dian menyampaikan bahwa OJK sangat menghargai langkah pemerintah dalam memaksimalkan pengelolaan dana negara untuk mendukung sektor perbankan dan perekonomian nasional. OJK berharap penempatan dana tersebut mampu mendorong penurunancost of fund(CoF) perbankan yang berdampak pada penurunan tingkat bunga kredit. Hal ini diharapkan dapat menjadi dorongan pertumbuhan kredit untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

Ia menekankan bahwa pertumbuhan kredit perbankan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya likuiditas. Tingkat kredit juga sangat dipengaruhi oleh faktor luar, seperti permintaan pembiayaan yang kuat dari kalangan usaha, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, stabilitas keamanan dan politik, peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia, serta berbagai faktor eksternal lainnya.

Sebagai informasi, kondisi likuiditas perbankan saat ini tergolong baik, terlihat dari rasio AL/NCD sebesar 119,43 persen dan AL/DPK sebesar 27,09 persen pada Juli 2025. Angka tersebut jauh melampaui batas minimum masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

“Oleh karena itu, penguatan di berbagai aspek tersebut menjadi kunci dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang tinggi dan berkelanjutan,” tegas Dian.

Dian mengatakan, perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah perubahan global maupun dalam negeri. Dalam kuartal II 2025, pertumbuhan mencapai 5,12 persen secara tahunan, melebihi prediksi sebesar 4,8 persen.

Kinerja sektor manufaktur kembali tumbuh dengan angka Purchasing Managers’ Index (PMI) sebesar 51,5 pada Agustus 2025 setelah empat bulan mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi yang berpotensi mempertahankan laju pertumbuhan sepanjang tahun 2025.

Semangat konsumen tetap terjaga, terlihat dari Indeks Kepercayaan Konsumen Agustus 2025 yang berada pada angka 117,2.

Di sisi lain, sektor perbankan Indonesia tetap kuat dengan kinerja yang stabil, meskipun peningkatan kredit mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya.

Pada bulan Juli 2025, kredit mengalami pertumbuhan sebesar 7,03 persen secara tahunan, terutama didorong oleh kenaikan kredit perusahaan sebesar 9,59 persen year-on-year. Dari sisi sektor ekonomi, pertumbuhan ini didukung oleh rumah tangga (8,39 persen), industri pengolahan (5,59 persen), serta pertambangan dan penggalian (18,31 persen).

Dana pihak ketiga meningkat sebesar 7,00 persen secara tahunan. Sementaraloan to deposit ratio(LDR) mencapai tingkat 86,54 persen, menunjukkan bahwa ruang untuk ekspansi kredit masih tersedia.

Adapun pertumbuhan undisbursed loansebesar 9,52 persen year on year, lebih tinggi dibandingkan 6,89 persen pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan pelonggaran dalam pemberian kredit di masa mendatang yang bisa dimanfaatkan oleh debitur untuk memperluas usaha mereka.

Sebagai informasi, pada Jumat (12/9/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia (BI) akan dialihkan ke lima bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dana pemerintah diharapkan mampu meningkatkan likuiditas perbankan serta memacu penyaluran kredit kepada sektor nyata.

Strategi Bank BPD Bali Mengurangi Rasio Kredit Macet

Tekno·September 28, 2025

Lintaskriminal.co.id -.CO.ID – JAKARTABeberapa bank daerah (BPD) masih menghadapi tantangan berat dalam menjaga kualitas aset sepanjang tahun 2025. Namun, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali berhasil menurunkan rasio kredit yang bermasalah.

BPD Bali berhasil menurunkan tingkat kredit bermasalah/non performing loan (NPL) dari 1,32% pada Juni 2024 menjadi 0,9% di semester pertama 2025. Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, menyatakan pencapaian ini didorong oleh strategi penyaluran kredit yang lebih waspada.

“NPL gross BPD Bali hingga Juli 2025 mencapai 0,87%, lebih rendah dibandingkan Desember 2024 yang sebesar 0,92%. Sementara itu, NPL net tetap stabil di angka 0,02%,” katanya kepada Lintaskriminal.co.id, Selasa (9/9/2025).

Nyoman menjelaskan, terdapat lima tahapan penting dalam menjaga kualitas kredit. Pertama, melakukan pengawasan ketat terhadap debitur yang berada dalam perhatian khusus serta melakukan penagihan atau restrukturisasi sejak dini.

Kedua, fokus pada pemberian kredit kepada nasabah dengan risiko rendah. Ketiga, meningkatkan kemampuan analis kredit. Dengan strategi tersebut, BPD Bali menargetkan NPL kotor sebesar 1,35% di akhir tahun.

Keempat, mempercepat penyelesaian kewajiban debitur NPL yang sudah ada melalui penagihan, penjualan agunan secara langsung atau lelang, serta melakukan klaim terhadap debitur yang telah memiliki hak klaim terhadap pihak asuransi/penjamin.

Dan terakhir, menyelesaikan kredit dengan solusi saling menguntungkan terhadap debitur yang ingin melunasi tetapi memiliki dana terbatas dan tidak mampu melunasi seluruh pokok pinjaman dengan memberikan pengurangan.

Hingga akhir tahun 2025, rasio NPL kotor Bank BPD Bali diperkirakan mencapai 1,35% dan NPL bersih diperkirakan sebesar 0,02%.

OJK Pantau Ketat Dana Negara Rp200 Triliun di 5 Bank Himbara

Tekno·September 28, 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap kinerja pengelolaan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang disimpan di lima bank umum. Dukungan ini dilakukan melalui pengawasan ketat agar penyaluran kredit meningkat, tetapi tetap bersifat hati-hati. OJK menegaskan pendiriannya dalam mendukung efisiensi pengelolaan dana pemerintah senilai Rp200 triliun yang tersimpan di lima bank umum. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang ketat agar pencairan kredit meningkat, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan dukungan penuh terhadap pengelolaan dana pemerintah sejumlah Rp200 triliun yang ditempatkan di lima bank umum. Dukungan ini diwujudkan melalui pengawasan yang ketat guna meningkatkan penyaluran kredit, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

“OJK juga mengharapkan perbankan terus menerapkan pengelolaan risiko yang tepat dalam pemberian kredit agar kualitas kredit perbankan tetap terjaga, serta dana masyarakat dan pemerintah tetap aman,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Jumat (12/9).

Menurut Dian, OJK mengapresiasi langkah pemerintah dalam memaksimalkan penggunaan dana negara untuk mendukung sektor perbankan dan perekonomian nasional. Ia berharap, penempatan dana tersebut mampu menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan sehingga berdampak pada penurunan suku bunga kredit.

Oleh karena itu, kebijakan ini mampu menjadi pendorong bagi perkembangan kredit sekaligus memperkuat pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi.

TBS Energi (TOBA) Tertarik pada Bisnis Pembangkit Listrik dari Sampah, Akan Siapkan Penerbitan Saham Baru?
Hotman Mengatakan Nadiem Tidak Menerima Uang dalam Kasus Laptop, Ini Jawaban Kejagung
Qatar Menggelar Pertemuan Darurat Negara Arab dan Islam Setelah Serangan Israel ke Doha

Meskipun demikian, Dian menekankan bahwa pertumbuhan kredit tidak hanya bergantung pada ketersediaan likuiditas. Faktor lain yang berpengaruh antara lain permintaan pembiayaan dari kalangan usaha, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, stabilitas keamanan dan politik, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

“Oleh karena itu, penguatan di berbagai aspek tersebut menjadi kunci dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang tinggi dan berkelanjutan,” katanya.

Likuiditas Perbankan Masih Kuat

Dian mengatakan bahwa likuiditas perbankan saat ini dalam kondisi baik. Hal ini terlihat dari rasio AL/NCD sebesar 119,43% dan AL/DPK sebesar 27,09% pada Juli 2025, jauh melampaui ambang batas minimum masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Di sisi lain, sektor perbankan Indonesia tetap stabil dengan peningkatan kredit sebesar 7,03% year on year pada Juli 2025. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kredit korporasi (9,59% year on year), rumah tangga (8,39%), industri pengolahan (5,59%), serta pertambangan dan penggalian (18,31%).

Dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,00% secara tahunan, dengan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) berada pada angka 86,54%. Pertumbuhan dana yang belum cair sebesar 9,52% secara tahunan menunjukkan adanya perluasan dalam pengambilan kredit yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah untuk memperluas usaha mereka di masa depan.

Penempatan Dana Pemerintah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada hari Jumat (12/9) mengumumkan kebijakan pengalihan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI.

Dana ini diharapkan meningkatkan likuiditas perbankan serta mendorong penyaluran kredit kepada sektor riil, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Daftar 5 Bank yang Menerima Penempatan Dana Pemerintah:

Bank Mandiri senilai Rp 55 triliun
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jumlah dana sebesar Rp 55 triliun
PT Bank Tabungan Negara (BTN) dengan jumlah dana sebesar Rp 25 triliun
Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp 55 triliun
Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp 10 triliun

Bank Negara Indonesia Buka Program Pengembangan, Cek Persyaratan dan Link Pendaftaran

Technology·September 27, 2025

Lintaskriminal.co.id –– Informasi tentang lowongan kerja kali ini berasal dari salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia yang akan dibahas dalam artikel ini memasuki bulan September 2025. Setelah Bank Negara Indonesia membuka perekrutan karyawan baru.

Calon pencari kerja yang ingin bergabung dan mendaftar di Bank Negara Indonesia perlu menyusun CV terbaik agar meningkatkan kemungkinan diterima oleh pihak rekrutmen untuk mengikuti sesi wawancara.

Bank Negara Indonesia membuka kesempatan kerja dengan menentukan persyaratan pendidikan minimal lulusan D3 hingga S1, sesuai dengan bidang yang tersedia. Kesempatan ini dapat diikuti oleh lulusan baru maupun yang sudah berpengalaman.

Bank Negara Indonesia mengumumkan bahwa kandidat yang lulus dalam proses rekrutmen ini akan ditempatkan di seluruh area operasional Bank Negara Indonesia.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) merupakan salah satu lembaga keuangan terbesar di Tanah Air, yang menawarkan berbagai layanan kepada pelanggan melalui produk dan solusi keuangan yang beragam, seperti perbankan, investasi, produk digital, serta produk dan layanan keuangan ramah lingkungan untuk pasar dalam maupun luar negeri.

Untuk mendukung visinya, BNI berkomitmen menggaet bakat-bakat berkualitas dari berbagai penjuru negeri agar dapat memastikan pencapaian yang lebih besar. Anda akan diberikan lingkungan kerja yang luar biasa dan menantang, serta dikelilingi oleh rekan kerja dan atasan yang penuh semangat dalam membantu Anda berkembang dan meningkatkan kemampuan. Program ini dibuat untuk mempersiapkan Anda dalam posisi kepemimpinan di berbagai fungsi dan tingkatan di BNI melalui perjalanan pelatihan yang menyeluruh selama satu tahun.

Program Pengembangan Petugas (ODP) Perbankan Ritel dirancang untuk membentuk calon pemimpin dan tenaga profesional di sektor ritel yang akan fokus pada aktivitas pemasaran dalam bisnis perbankan ritel, analisis kredit, pengelolaan hubungan dengan pelanggan dan calon pelanggan, serta pengawasan dan pemeliharaan kualitas portofolio agar mencapai target yang ditetapkan guna memberikan keuntungan maksimal bagi Bisnis Perbankan Ritel BNI.

Dikutip dari https://www.kalibrr.com/, BNI saat ini sedang membuka peluang karir bagi Anda untuk bergabung sebagai ODP Retail Banking. Apa saja persyaratannya? Pelajari selengkapnya di bawah ini.

Lowongan Pekerjaan di Bank BNI (ODP Perbankan Ritel)

Program Pengembangan Petugas (ODP) Perbankan Ritel

Kualifikasi Minimum  

Kualifikasi Umum :

Lulusan dari universitas terkenal dengan jurusan yang sesuai, dengan IPK minimal: S1: 3,00 atau setara; S2: 3,25 atau setara.

Usia maksimum untuk melamar: S1: 25 tahun; S2: 28 tahun

Menguasai bahasa Inggris dan melampirkan nilai TOEFL minimal 450 dalam lamaran. Kami hanya menerima skor yang dikeluarkan oleh lembaga resmi/berwenang dan masih berlaku.

Tidak memiliki anggota keluarga dekat yang saat ini bekerja di BNI (orang tua, saudara kandung).

Belum menikah, siap tetap menjomblo selama mengikuti program ini.

Memiliki ketertarikan untuk membangun karier dalam bidang penjualan/pemasaran.

Siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung operasional bisnis ritel di daerah atau regional.

Keterampilan yang Dibutuhkan :

Aktif dan memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif dengan baik

Kuasa dalam mempengaruhi dan berunding

Berikut adalah beberapa variasi dari kalimat tersebut: 1. Unggul dalam keterampilan sosial dan komunikasi. 2. Mampu berinteraksi secara efektif dengan orang lain. 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan hubungan interpersonal yang kuat. 4. Cakap dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. 5. Mahir dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. 6. Mempunyai keahlian dalam komunikasi dan hubungan antar pribadi. 7. Terampil dalam berkomunikasi dan membangun hubungan sosial. 8. Mampu berkomunikasi secara efisien dan memiliki keterampilan interpersonal yang baik. 9. Berpengalaman dalam berinteraksi dan menyampaikan pesan secara efektif. 10. Menguasai keterampilan komunikasi dan hubungan interpersonal.

Berorientasi pada kepuasan pelanggan

Mampu berpikir secara kritis dan analitis dengan baik

Cepat tanggap, menyukai proses belajar hal-hal yang baru, serta mampu bekerja dalam suasana yang penuh perubahan

Deadline :

15 September 2025

Link Pendaftaran :

Apply Here

DISCLAIMER:

PT Bank Negara Indonesia hanya mengundang calon yang memenuhi kriteria.

PT Bank Negara Indonesia memberi peringatan kepada calon pendaftar kerja agar waspada terhadap tindakan penipuan yang berkaitan dengan proses perekrutan.

Perusahaan Bank Negara Indonesia mengklaim tidak ada biaya dalam bentuk apa pun, serta menjamin pengembalian dana akomodasi, transportasi, pengeluaran makanan dan lainnya.

PT Bank Negara Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala tindakan penipuan yang mengatasnamakan perusahaan.

Airlangga: Kredit Rp 200 Triliun Picu Investasi Baru

Technology·September 27, 2025

Lintaskriminal.co.id -.CO.ID – JAKARTA.Pengucuran dana sebesar Rp 200 triliun kepada lima bank milik negara diharapkan mampu meningkatkan investasi.

Lima bank tersebut meliputi PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai dengan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mulai berlaku pada 5 Oktober 2025, serta kebijakan penyaluran dana segar kepada perbankan, diharapkan suasana investasi akan membaik.

“Kita melihat kondisi iklim investasi akan kita tingkatkan, PP 28 akan berlaku mulai tanggal 5 Oktober. Itu merupakan bagian dari kebijakan deregulasi yang sudah berjalan. Harapannya, ini bisa direspons oleh kalangan dunia usaha (pencairan dana sebesar Rp 200 triliun ke perbankan),” ujar Airlangga kepada para jurnalis, Jumat (12/9/2025).

Seperti yang diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menggantikan PP 5/2021 dan menyertakan beberapa perubahan penting.

Di antaranya penerapan Perjanjian Tingkat Layanan (SLA) dalam perizinan, penerapan prinsip positif fiktif, serta integrasi menyeluruh dengan sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Pendekatan Berbasis Risiko).

Tindakan tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pemberian izin usaha serta memperkuat daya saing investasi di dalam negeri.

Kini dengan dua kebijakan tersebut, Airlangga berharap, sektor bisnis dapat memperluas operasionalnya dengan memanfaatkan kredit yang berasal dari dana pemerintah yang disalurkan melalui perbankan, mengingat proses izin usaha yang lebih sederhana.

Tabel Angsuran KUR BNI 2025, Pinjam Sampai Rp500 Juta

Technology·September 27, 2025

Lintaskriminal.co.id -PT Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan salah satu lembaga perbankan milik pemerintah (BUMN) terbesar di Nusantara yang berdiri pada tanggal 5 Juli 1946.

Salah satu layanan yang disediakan BNI bagi nasabah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dikutip dari situs bni.co.id, BNI KUR merupakan layanan kredit dari BNI yang dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja, nasabah juga bisa memakai fasilitas kredit ini sebagai Kredit Investasi.

Fasilitas kredit BNI KUR bisa mencapai maksimal Rp 500 juta dengan masa pelunasan hingga 3 tahun untuk Kredit Modal Kerja dan 5 tahun untuk Kredit Investasi.

Melalui program ini, pelanggan bisa mengajukan pinjaman modal dengan suku bunga rendah dan masa angsuran yang bisa disesuaikan.

Berikut adalah informasi lengkap mengenai Tabel KUR BNI 2025 beserta contoh perhitungan cicilan:

Tabel KUR BNI 2025

Berikut contoh perhitungan cicilan KUR BNI dengan suku bunga 9 persen per tahun tergantung besarnya plafon pinjaman dan lama angsuran:

*Pinjaman Rp 25 juta

12 bulan: Rp 2.186.287

24 bulan: Rp 1.142.119

36 bulan: Rp 794.993

48 bulan: Rp 622.126

60 bulan: Rp 518.959

*Pinjaman Rp 50 juta

12 bulan: Rp 4.372.574

24 bulan: Rp 2.284.237

36 bulan: Rp 1.589.987

48 bulan: Rp 1.244.252

60 bulan: Rp 1.037.918

*Pinjaman Rp 100 juta

12 bulan: Rp 8.745.148

24 bulan: Rp 4.568.474

36 bulan: Rp 3.179.973

48 bulan: Rp 2.488.504

60 bulan: Rp 2.075.836

*Pinjaman Rp 200 juta

12 bulan: Rp 17.490.295

24 bulan: Rp 9.136.948

36 bulan: Rp 6.359.947

48 bulan: Rp 4.977.008

60 bulan: Rp 4.151.671

*Pinjaman Rp 300 juta

12 bulan: Rp 26.235.443

24 bulan: Rp 13.705.423

36 bulan: Rp 9.539.920

48 bulan: Rp 7.465.513

60 bulan: Rp 6.227.507

*Pinjaman Rp 400 juta

12 bulan: Rp 34.980.591

24 bulan: Rp 18.273.897

36 bulan: Rp 12.719.893

48 bulan: Rp 9.954.017

60 bulan: Rp 8.303.342

*Pinjaman Rp 500 juta

12 bulan: Rp 43.725.738

24 bulan: Rp 22.842.371

36 bulan: Rp 15.899.866

48 bulan: Rp 12.442.521

60 bulan: Rp 10.379.178

Persyaratan pengajuan KUR BNI secara online tahun 2025

Dikutip dari situs resmi eform.bni.co.id, berikut persyaratan pengajuan KUR BNI 2025:

Syarat umum:

– Penduduk Indonesia

– Minimal berusia 21 tahun atau telah memiliki ikatan pernikahan

– Bisnis telah beroperasi selama paling tidak 6 bulan

– Tidak sedang mengajukan kredit dari bank lain. – Tidak dalam proses mendapatkan pinjaman dari institusi perbankan lain. – Tidak menerima dana pinjaman dari pihak bank lain. – Tidak memiliki kewajiban atau pengajuan kredit dari bank lain.

Sedangkan dokumen yang diperlukan untuk individu meliputi:

– Salinan KTP elektronik dan Kartu Keluarga – Salin KTP digital dan KK – Dokumen KTP elektronik dan Kartu Keluarga – Salinan e-KTP dan Kartu Keluarga – Salin e-KTP serta KK

– Surat pernikahan (untuk yang telah menikah sebelum berusia 21 tahun)

– Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau surat keterangan usaha dari lingkungan setempat – Surat IUMK atau pernyataan usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan – Dokumen izin usaha mikro kecil (IUMK) atau surat keterangan usaha dari pihak kelurahan – Surat keterangan usaha dari kelurahan atau izin usaha mikro kecil (IUMK) – Surat izin usaha mikro kecil (IUMK) serta surat keterangan usaha dari kelurahan

– Salinan jaminan (untuk pinjaman yang melebihi Rp 50 juta)

– Nomor Pokok Wajib Pajak (untuk pinjaman di atas Rp 50 juta).

Sementara itu, dokumen persyaratan KUR BNI 2025 untuk badan usaha adalah sebagai berikut:

– Salinan KTP elektronik dan Kartu Keluarga – Salin KTP digital dan KK – Dokumen fotokopi KTP online dan Kartu Keluarga – Salin e-KTP dan KK – Fotokopi dari KTP elektronik dan Kartu Keluarga

– Salinan surat izin usaha atau pernyataan usaha dari lingkungan setempat

– Salinan dokumen jaminan (untuk pinjaman yang melebihi Rp 50 juta)

– NPWP (untuk pinjaman di atas Rp 50 juta). (Lintaskriminal.co.id -/ Sakinah Sudin) (10drama.com/ Mela Arnani)

Jam Buka Bank Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI Saat Cuti Bersama (18/8)

Blog·September 27, 2025

Lintaskriminal.co.id –, JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 yang jatuh pada hari ini sebagaicuti bersamauntuk memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dan bukan merupakan hari libur nasional. Bagaimana dengan operasionalnyakantor cabangbank, apakah sedang beroperasi pada hari Senin (18/8/2025)?

Pengaturan tersebut merupakan perubahan terhadap SKB sebelumnya, yaitu Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Dengan perubahan ini, pemerintah menambahkan satu hari libur bersama yang jatuh satu hari setelah perayaan Hari Kemerdekaan, agar masyarakat memiliki waktu lebih untuk merayakan momen penting tersebut dengan penuh kehormatan dan meriah.

Dikutip dari situs resmi perusahaan, PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) mengumumkan jadwal kerja seluruh kantor cabang serta layanan Weekend Banking pada masa libur dan cuti bersama.

“16 Agustus 2025, layanan perbankan akhir pekan berjalan seperti biasa, 17 Agustus 2025, layanan perbankan akhir pekan tidak beroperasi, dan 18 Agustus 2025, layanan kantor cabang BCA tidak berjalan,” demikian pernyataan BCA.

Meskipun demikian, pelanggan tetap bisa melakukan transaksi perbankan selama masa libur dan cuti bersama melalui myBCA, BCA Mobile, KlikBCA, serta ATM BCA. Seluruh kantor cabang BCA akan kembali beroperasi pada 19 Agustus 2025.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai layanan kantor cabang BCA, pelanggan bisa menghubungi Halo BCA melalui nomor 1500888 atau menggunakan aplikasi haloBCA.

Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI memastikan layanan perbankan tetap beroperasi meskipun memasuki masa libur cuti bersama dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), pada Senin (18/8/2025).

Kepala Sekretaris Perusahaan BNI Okki Rushartomo menyatakan, BNI tetap menjalankan operasional terbatas di beberapa cabang agar dapat memenuhi kebutuhan transaksi tertentu, khususnya penerimaan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) Pertamina.

“Kebijakan ini mencerminkan komitmen BNI dalam memastikan kelancaran layanan perbankan kepada nasabah meski pada hari libur,” kata Okki dalam keterangan resmi, Minggu (17/8/2025).

Operasi terbatas tersebut akan berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat. Hanya layanan yang berkaitan dengan pembayaran BBM Pertamina melalui setoran yang tersedia, sedangkan transaksi perbankan umum lainnya tidak dapat dilakukan.

BNI menyediakan beberapa lokasi layanan di berbagai daerah guna mendukung fasilitas ini. Di Pulau Sumatra, lokasi yang tetap beroperasi antara lain KC Universitas Sumatera Utara, KC Batam, KC Pekanbaru, KC Padang, serta KCP Jembatan Ampera Palembang.

Di wilayah Jawa dan Bali, terdapat beberapa cabang seperti KC Kudus, KC Karangayu, KC Surabaya, KC Gresik, KC Jombang, KC Serang, KC Karawang, KC Jatinegara, KC Purwokerto, serta KC Malang.

Di bagian timur Indonesia, yang beroperasi adalah KCP Arief Rate Makassar, KCP Sandubaya Mataram, KCP Kanaka Manado, dan KCP Percetakan Jayapura.

Selain layanan yang terbatas di kantor cabang, BNI tetap memastikan akses ke perbankan digital tetap berjalan penuh selama liburan panjang. Layanan seperti wondr by BNI, BNIdirect, serta jaringan ATM dan CRM BNI bisa digunakan kapan saja, 24 jam sehari.

“BNI tetap berkomitmen dalam menjaga kenyamanan nasabah melalui layanan digital yang selalu siap mendukung berbagai kebutuhan transaksi kapan saja dan di mana saja,” tambah Okki.

Pelanggan yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi BNI Call melalui nomor 1500046.

Pemkab Tabalong Kumpulkan Bank Milik Negara Bentuk Koperasi Merah Putih

Blog·September 26, 2025

Lintaskriminal.co.id –Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian serta Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Tabalong mengajak Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membantu penguatan modal KMP. Pada Jumat (15/8), DKUPP mengadakan pertemuan dengan anggota Himbara di Tabalong guna mengetahui kesiapan pendanaan KMP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Mereka juga membahas rencana pelaksanaan workshop penyusunan proposal pinjaman.

Acara ini diikuti oleh Kepala DKUPP Tabalong Syam’ani, pengurus Dekopinda Tabalong, serta perwakilan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN.

Syam’ani menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan sangat penting agar koperasi desa/kelurahan dapat segera berjalan secara produktif dan berkelanjutan. “Koperasi Merah Putih merupakan alat strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat,” ujarnya.

Sebanyak 20 Koperasi Merah Putih (KMP) dari kelurahan di Kota Banjarbaru telah menerima SK pendirian. Salah satu di antaranya adalah KMP Kelurahan Landasanulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin.

Namun, koperasi ini masih menghadapi beberapa tantangan. Ketua KMP Landasanulin Timur, M Rohimin, menyampaikan bahwa terdapat tiga hambatan yang mereka alami yaitu keanggotaan, sekretariat, dan modal.

“Pada tahun pertama ini kami menyewa ruko. Mengingat keterbatasan modal dari anggota melalui simpanan pokok dan wajib, kami berharap pinjaman dari bank segera terealisasi,” katanya, Minggu (17/8).

Pada tanggal 2 Agustus, Rohimin mengatakan koperasinya telah memiliki 201 anggota dan berharap hingga akhir bulan Agustus mencapai 300 orang. Setiap anggota diminta membayar tabungan pokok sebesar Rp 100 ribu dan tabungan wajib minimal Rp 20 ribu setiap bulan.

Sementara itu, Kepala Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Amran Al Bukhari, mengakui bahwa Koperasi Merah Putih (KMP) di wilayahnya belum beroperasi. Pihaknya masih akan melakukan rapat untuk menentukan jenis usaha yang akan dijalankan.

“Pada saat ini belum berjalan. Kami juga masih menunggu petunjuk teknis,” katanya.

Amran juga mengatakan pihaknya belum mencapai kesepakatan mengenai kantor koperasi. Untuk sementara, rencananya akan berada di dekat kantor lurah.

Kepala Desa Sungailembu, Kecamatan Kusan Hilir, Rusniansyah, mengatakan pihaknya telah memulai inventarisasi hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masyarakat sebagai bahan produk KMP.

“Salah satu hasil olahan dari mahasiswa KKN Universitas Lambung Mangkurat (ULM) adalah tepung cangkang rajungan yang digunakan dalam berbagai makanan seperti nugget, bakso, dan amplang,” katanya.

Seperti yang diketahui, Koperasi Merah Putih (KMP) yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak pada 21 Juli 2025 menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan operasionalnya. Hal yang sama juga dialami oleh 2.013 KMP di Kalimantan Selatan.

Di Kabupaten Tanahbumbu, hingga saat ini belum ada KMP yang berjalan. Koperasi tersebut masih dalam tahap pengurusan administratif.

Mewakili Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagri) Tanbu, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Rhani Patih menjelaskan pembentukan KMP dalam proses pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“KMP seluruh Tanbu masih dalam proses, baik itu di tingkat kelurahan maupun desa,” katanya, Sabtu (16/8).

Mengenai tugas Diskumdagri Tanbu, Rhani menyampaikan bahwa pihaknya memberikan bantuan untuk memandu KMP yang kebingungan dalam mengurus administrasi.

Mengenai modal, menurut Rhani, terdapat pinjaman yang didukung oleh Kementerian Koperasi, dengan ketentuan adanya surat persetujuan dari pemerintah desa. “Mungkin kendala utamanya memang berada pada permodalan. Selanjutnya pengurus akan diarahkan kepada kepala desa untuk mengajukan rekomendasi. Setelah memberikan rekomendasi, pemerintah desa bertanggung jawab jika pengurus koperasi gagal dalam membayar pinjaman dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD),” ujarnya.

Tidak lama lagi, sambung Rhani, pihaknya akan mengeluarkan surat keputusan (SK)

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kepada seluruh KMP. (rin/riz/dny)

80 Tahun Kemerdekaan, Perbankan Menghadapi Tantangan dan Peluang

Technology·September 26, 2025

Lintaskriminal.co.id -.CO.ID – JAKARTA.Memasuki usia ke-80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sektor perbankan nasional tetap menjadi komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik, perbankan Indonesia dinilai masih memiliki ketangguhan serta peluang besar untuk berkembang secara lebih inklusif.

Pada usia kemerdekaan yang ke-80, perbankan nasional tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari proses transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Penelitian Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menganggap bahwa kinerja perbankan Indonesia tetap stabil meskipun menghadapi perubahan ekonomi. Indikator-indikator keuangan menunjukkan dasar yang kuat, didukung oleh modal dan likuiditas yang terjaga dengan baik. Minat investor asing terhadap sektor ini masih tinggi, melihat potensi pasar yang besar dari jumlah penduduk dan perekonomian yang terus berkembang.

“Industri perbankan kita masih berkembang dan menarik bagi para investor. Tantangan saat ini adalah bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat, serta dari sisi internal bank yaitu bagaimana bank dapat menjaga likuiditas dengan biaya dana yang rendah serta menjaga efisiensi operasional agar bisa bersaing, seperti yang dilakukan oleh bank-bank di negara maju,” kata Trioksa kepada Lintaskriminal.co.id, Jumat (15/8/2025).

Meskipun demikian, kesempatan bagi sektor perbankan Indonesia tetap terbuka lebar. Bank diharuskan semakin inklusif, melayani berbagai kalangan masyarakat, serta menjadi mitra kepercayaan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, bank diharapkan mampu menjalankan peran sebagai agen pembangunan dengan memperluas penyaluran kredit hingga ke daerah terpencil.

“Ketika bank mampu mencapai seluruh lapisan masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi hingga ke daerah terpencil, maka itulah peran nyata perbankan dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan,” tambah Trioksa.

Di sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan analis pasar modal. Achmad Yaki, kepala Online Trading BCA Sekuritas, menyoroti bahwa dalam 1–2 tahun terakhir, kinerja sektor perbankan mulai menunjukkan penurunan.

“Penyaluran kredit mengalami perlambatan, kredit yang tidak digunakan meningkat, serta tren penyisihan kredit juga meningkat. Di sisi lain, masyarakat mulai mencairkan tabungannya di tengah menurunnya daya beli,” kata Yaki.

Dari segi investasi, saham perbankan khususnya bank besar yang termasuk dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV masih dianggap menarik untuk jangka panjang, meskipun performanya saat ini cenderung stagnan.

“Bank besar masih menunjukkan performa yang baik dalam jangka panjang, khususnya BBCA yang kinerjanya paling stabil. Sementara bank-bank besar lain seperti -I, BBNI, dan BBRI terlihat stagnan hingga mengalami penurunan. Bank digital justru menunjukkan pertumbuhan yang lebih positif pada semester pertama tahun 2025,” tambahnya.

Saat ini, Yaki menyarankan untuk mempertimbangkan hold dan akumulasi pembelian terhadap saham bank KBMI IV, serta menjual pada saat harga naik untuk saham bank digital yang telah mengalami kenaikan.