politik Archives - 10drama.com

Nikita Mirzani Marah Rekening Korannya Diobrak-abrik!

Blog·September 29, 2025

Lintaskriminal.co.id – – Nikita Mirzani akhir-akhir ini menyampaikan rasa tidak senang setelah rekening banknya diacak-acak. Meskipun Nikita Mirzani mengklaim menjadi nasabah prioritas.

Hal ini ternyata berawal dari pihak Bank BCA yang diungkap oleh Nikita dalam persidangan mengenai mutasi rekeningnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani sedang terlibat dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sidangnya diadakan pada Kamis (14/8/2025) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat itu, pihak bank memberikan kebijakan kepada penyidik untuk meninjau mutasi rekeningnya.

Akibatnya, Nikita yang mengklaim menjadi nasabah prioritas merasa marah dan kecewa karena merasa rekeningnya diacak-acak.

“Oh iya, saya sangat kecewa karena saya adalah nasabah prioritas. Jadi, sangat kecewa karena rekening koran saya diacak-acak,” kata Nikita Mirzani dilansir Lintaskriminal.co.id -dari 10drama.com, Senin (18/8/2025).

Tidak berhenti sampai di situ, Nikita juga menyebutkan mengenai mutasi di rekening tersebut yang sebenarnya juga mencakup perubahan keuangan dari usahanya dan pekerjaannya di dunia hiburan.

Yang jelas tidak terkait dengan kasusnya bersama Reza Gladys.

Meskipun di sana jelas terdapat dana pembayaran dari Comic 8, endorse, dan saya juga pernah tampil di luar studio menyanyi.

Saya senang tampil di luar kota hanya selama 45 menit, dan saya dibayar sebesar Rp 125 juta,” tambah Nikita Mirzani.

Dampak dari kejadian tersebut, Nikita Mirzani rencananya akan mengajukan somasi terhadap pihak bank. Hal ini akan ditangani oleh Nikita Mirzani setelah masalahnya dengan Reza Gladys selesai.

“Maka, saya sangat kecewa dengan BCA, mengapa seperti itu. Tapi, itu urusannya nanti. Jika ini sudah selesai, saya akan mengirimkan surat somasi,” kata Nikita Mirzani.

Sementara itu, pihak bank akhirnya memberikan pernyataan setelah Nikita Mirzani mengakui dirinya sebagai nasabah prioritas namun merasa rekeningnya disalahgunakan. Ya, pihak bank menyatakan bahwa mereka hanya mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Karena kehadiran perwakilan BCA sebagai saksi dalam salah satu persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami ingin menyampaikan bahwa BCA sebagai lembaga perbankan patuh pada aturan hukum yang berlaku.

Termasuk kewajiban untuk memenuhi permintaan data dari aparat penegak hukum sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia,” ujar Hera, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, dilansir dari Tribunnews.com. (*)

OJK Pantau Ketat Dana Negara Rp200 Triliun di 5 Bank Himbara

Tekno·September 28, 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap kinerja pengelolaan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang disimpan di lima bank umum. Dukungan ini dilakukan melalui pengawasan ketat agar penyaluran kredit meningkat, tetapi tetap bersifat hati-hati. OJK menegaskan pendiriannya dalam mendukung efisiensi pengelolaan dana pemerintah senilai Rp200 triliun yang tersimpan di lima bank umum. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang ketat agar pencairan kredit meningkat, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan dukungan penuh terhadap pengelolaan dana pemerintah sejumlah Rp200 triliun yang ditempatkan di lima bank umum. Dukungan ini diwujudkan melalui pengawasan yang ketat guna meningkatkan penyaluran kredit, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

“OJK juga mengharapkan perbankan terus menerapkan pengelolaan risiko yang tepat dalam pemberian kredit agar kualitas kredit perbankan tetap terjaga, serta dana masyarakat dan pemerintah tetap aman,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Jumat (12/9).

Menurut Dian, OJK mengapresiasi langkah pemerintah dalam memaksimalkan penggunaan dana negara untuk mendukung sektor perbankan dan perekonomian nasional. Ia berharap, penempatan dana tersebut mampu menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan sehingga berdampak pada penurunan suku bunga kredit.

Oleh karena itu, kebijakan ini mampu menjadi pendorong bagi perkembangan kredit sekaligus memperkuat pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi.

TBS Energi (TOBA) Tertarik pada Bisnis Pembangkit Listrik dari Sampah, Akan Siapkan Penerbitan Saham Baru?
Hotman Mengatakan Nadiem Tidak Menerima Uang dalam Kasus Laptop, Ini Jawaban Kejagung
Qatar Menggelar Pertemuan Darurat Negara Arab dan Islam Setelah Serangan Israel ke Doha

Meskipun demikian, Dian menekankan bahwa pertumbuhan kredit tidak hanya bergantung pada ketersediaan likuiditas. Faktor lain yang berpengaruh antara lain permintaan pembiayaan dari kalangan usaha, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, stabilitas keamanan dan politik, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

“Oleh karena itu, penguatan di berbagai aspek tersebut menjadi kunci dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang tinggi dan berkelanjutan,” katanya.

Likuiditas Perbankan Masih Kuat

Dian mengatakan bahwa likuiditas perbankan saat ini dalam kondisi baik. Hal ini terlihat dari rasio AL/NCD sebesar 119,43% dan AL/DPK sebesar 27,09% pada Juli 2025, jauh melampaui ambang batas minimum masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Di sisi lain, sektor perbankan Indonesia tetap stabil dengan peningkatan kredit sebesar 7,03% year on year pada Juli 2025. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kredit korporasi (9,59% year on year), rumah tangga (8,39%), industri pengolahan (5,59%), serta pertambangan dan penggalian (18,31%).

Dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,00% secara tahunan, dengan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) berada pada angka 86,54%. Pertumbuhan dana yang belum cair sebesar 9,52% secara tahunan menunjukkan adanya perluasan dalam pengambilan kredit yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah untuk memperluas usaha mereka di masa depan.

Penempatan Dana Pemerintah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada hari Jumat (12/9) mengumumkan kebijakan pengalihan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI.

Dana ini diharapkan meningkatkan likuiditas perbankan serta mendorong penyaluran kredit kepada sektor riil, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Daftar 5 Bank yang Menerima Penempatan Dana Pemerintah:

Bank Mandiri senilai Rp 55 triliun
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jumlah dana sebesar Rp 55 triliun
PT Bank Tabungan Negara (BTN) dengan jumlah dana sebesar Rp 25 triliun
Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp 55 triliun
Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp 10 triliun

Pemkab Tabalong Kumpulkan Bank Milik Negara Bentuk Koperasi Merah Putih

Blog·September 26, 2025

Lintaskriminal.co.id –Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian serta Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Tabalong mengajak Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membantu penguatan modal KMP. Pada Jumat (15/8), DKUPP mengadakan pertemuan dengan anggota Himbara di Tabalong guna mengetahui kesiapan pendanaan KMP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Mereka juga membahas rencana pelaksanaan workshop penyusunan proposal pinjaman.

Acara ini diikuti oleh Kepala DKUPP Tabalong Syam’ani, pengurus Dekopinda Tabalong, serta perwakilan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN.

Syam’ani menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan sangat penting agar koperasi desa/kelurahan dapat segera berjalan secara produktif dan berkelanjutan. “Koperasi Merah Putih merupakan alat strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat,” ujarnya.

Sebanyak 20 Koperasi Merah Putih (KMP) dari kelurahan di Kota Banjarbaru telah menerima SK pendirian. Salah satu di antaranya adalah KMP Kelurahan Landasanulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin.

Namun, koperasi ini masih menghadapi beberapa tantangan. Ketua KMP Landasanulin Timur, M Rohimin, menyampaikan bahwa terdapat tiga hambatan yang mereka alami yaitu keanggotaan, sekretariat, dan modal.

“Pada tahun pertama ini kami menyewa ruko. Mengingat keterbatasan modal dari anggota melalui simpanan pokok dan wajib, kami berharap pinjaman dari bank segera terealisasi,” katanya, Minggu (17/8).

Pada tanggal 2 Agustus, Rohimin mengatakan koperasinya telah memiliki 201 anggota dan berharap hingga akhir bulan Agustus mencapai 300 orang. Setiap anggota diminta membayar tabungan pokok sebesar Rp 100 ribu dan tabungan wajib minimal Rp 20 ribu setiap bulan.

Sementara itu, Kepala Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Amran Al Bukhari, mengakui bahwa Koperasi Merah Putih (KMP) di wilayahnya belum beroperasi. Pihaknya masih akan melakukan rapat untuk menentukan jenis usaha yang akan dijalankan.

“Pada saat ini belum berjalan. Kami juga masih menunggu petunjuk teknis,” katanya.

Amran juga mengatakan pihaknya belum mencapai kesepakatan mengenai kantor koperasi. Untuk sementara, rencananya akan berada di dekat kantor lurah.

Kepala Desa Sungailembu, Kecamatan Kusan Hilir, Rusniansyah, mengatakan pihaknya telah memulai inventarisasi hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masyarakat sebagai bahan produk KMP.

“Salah satu hasil olahan dari mahasiswa KKN Universitas Lambung Mangkurat (ULM) adalah tepung cangkang rajungan yang digunakan dalam berbagai makanan seperti nugget, bakso, dan amplang,” katanya.

Seperti yang diketahui, Koperasi Merah Putih (KMP) yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak pada 21 Juli 2025 menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan operasionalnya. Hal yang sama juga dialami oleh 2.013 KMP di Kalimantan Selatan.

Di Kabupaten Tanahbumbu, hingga saat ini belum ada KMP yang berjalan. Koperasi tersebut masih dalam tahap pengurusan administratif.

Mewakili Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagri) Tanbu, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Rhani Patih menjelaskan pembentukan KMP dalam proses pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“KMP seluruh Tanbu masih dalam proses, baik itu di tingkat kelurahan maupun desa,” katanya, Sabtu (16/8).

Mengenai tugas Diskumdagri Tanbu, Rhani menyampaikan bahwa pihaknya memberikan bantuan untuk memandu KMP yang kebingungan dalam mengurus administrasi.

Mengenai modal, menurut Rhani, terdapat pinjaman yang didukung oleh Kementerian Koperasi, dengan ketentuan adanya surat persetujuan dari pemerintah desa. “Mungkin kendala utamanya memang berada pada permodalan. Selanjutnya pengurus akan diarahkan kepada kepala desa untuk mengajukan rekomendasi. Setelah memberikan rekomendasi, pemerintah desa bertanggung jawab jika pengurus koperasi gagal dalam membayar pinjaman dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD),” ujarnya.

Tidak lama lagi, sambung Rhani, pihaknya akan mengeluarkan surat keputusan (SK)

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kepada seluruh KMP. (rin/riz/dny)

Vitalik Buterin Perkenalkan FOCIL, Inisiatif Baru Jaga Netralitas Ethereum

Technology·September 19, 2025

Lintaskriminal.co.id –– Vitalik Buterin, salah satu pendiri Ethereum, kembali mendapat perhatian setelah mengajukan model terbaru yang disebutFork-Choice Enforced Inclusion Listsatau FOCIL. Proposal ini ia sampaikan melalui akun X (dulu Twitter) pada Kamis (22/8), sebagai upaya menjaga netralitas dan ketahanan jaringan Ethereum.

Vitalik menekankan pentingnya sifat Ethereum sebagai infrastruktur yang netral atau mirip dengan “pipa bodoh” (dumb pipe) yang hanya bertugas meneruskan transaksi, tanpa campur tangan terhadap isi data. “Netralitas di tingkat 1 Ethereum sangat penting untuk tidak diabaikan. Kita memerlukan banyak lapisan perlindungan,” tulisnya sebagaimana dilansir dari BeInCrypto, Minggu (24/8).

Menurut Vitalik, ancaman sensor muncul ketika terlalu banyak transaksi hanya dapat masuk melalui satu jalur, yaitu block builder yang terpusat. Jika hanya sejumlah kecil entitas yang menentukan transaksi mana yang diterima, maka akan muncul kekuatan veto yang mengancam semangat desentralisasi Ethereum. Menurut pendapat Vitalik, risiko sensor timbul ketika jumlah transaksi yang bisa masuk hanya melalui satu pintu, yakni block builder yang terpusat. Jika hanya sedikit entitas yang memilih transaksi mana yang diteruskan, maka akan lahir kekuatan veto yang merusak prinsip desentralisasi Ethereum. Berdasarkan pandangan Vitalik, ancaman sensor muncul saat transaksi hanya bisa masuk melalui satu jalur, yaitu block builder yang terpusat. Jika hanya sejumlah kecil pihak yang menentukan transaksi mana yang lolos, maka akan muncul kekuatan veto yang mengganggu semangat desentralisasi Ethereum.

Di sinilah FOCIL hadir sebagai jawaban. Bukan hanya satu pengusul blok yang dipilih setiap kali, FOCIL memungkinkan 17 pengusul dalam satu slot. Dari 17 tersebut, satu di antaranya diberi keistimewaan untuk “bergerak terakhir” dan menentukan urutan transaksi.

Namun, semua transaksi yang diajukan oleh 16 proposer lainnya juga harus dimasukkan ke dalam blok tersebut. Dengan sistem ini, keputusan tidak lagi menjadi monopoli dari satu pihak.

Vitalik juga menyatakan bahwa para proposer pendukung tidak perlu membuat blok secara keseluruhan. Mereka hanya perlu memvalidasi transaksi tanpa melakukan perhitungan.state root. Beban komputasinya lebih ringan, sehingga tugas ini bisa dilakukan oleh validator berukuran kecil juga.

Ia yakin model ini mampu diterapkan di berbagai sistem, mulai dari dompet cerdas (smart contract wallet) hingga protokol privasi, sehingga Ethereum tidak lagi bergantung pada perantara yang bersifat sentralistik. “Tujuannya adalah untuk menghindari oligopoli block builder yang dapat memblokir transaksi,” tegas Vitalik.

Namun, usulan tersebut segera memicu perdebatan sengit di kalangan pengembang dan aktivis Ethereum. Ameen Soleimani, pendiri Reflexer Labs, menjadi salah satu yang paling keras menentang FOCIL.

Soleimani mengatakan bahwa sistem yang ada saat ini justru mampu menghasilkankompromi fungsionalantara kepatuhan hukum dan kelancaran transaksi. Ia memberikan contoh kasus Tornado Cash, di mana sekitar 90 persen validator enggan memproses transaksi dari protokol yang dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat.

Akibatnya, durasi penyelesaian transaksi meningkat dari 15 detik menjadi lebih dari 2 menit. Namun pada akhirnya, transaksi tetap dapat masuk ke dalam jaringan.

“FOCIL akan mengubah secara signifikan dinamika ini. Validator dapat dipaksa untuk menerima transaksi dari alamat yang dihukum,” kata Soleimani sebagaimana dilaporkan oleh Cryptopolitan, Minggu (24/8). Ia merasa khawatir hal ini membuka jalan bagi penegakan hukum yang lebih keras dari pihak berwenang, khususnya di Amerika Serikat.

Menurutnya, aparat dapat mengarahkan tindakan mereka kepada validator, attester, bahkan pengembang Ethereum yang menciptakan sistem semacam ini. Soleimani bahkan menyampaikan kritik, “Jika saya adalah pemerintah Amerika, saya justru akan senang dengan FOCIL. Artinya saya bisa menuntut semua validator yang terlibat dalam validasi transaksi dari alamat yang dihukum.”

Selanjutnya, ia menyatakan bahwa sistem yang ada masih memberi ruang bagi validator di luar lingkup hukum yang ketat untuk menangani transaksi yang kontroversial. Hal ini membentuk keseimbangan alami tanpa mewajibkan semua pihak menghadapi risiko hukum yang sama.

Soleimani menganggap bahwa risiko “block builder oligopoli” mungkin terlalu dikhawatirkan. “Hanya 2 dari 3 block builder utama yang saat ini melakukan sensor. Sementara 90 persen validator lainnya tidak ikut menyensor,” katanya.

Buterin sendiri merespons argumen tersebut dengan menekankan bahwa FOCIL bukan satu-satunya jawaban. Ia menyarankan penggunaan kombinasi langkah lain seperti memperkuatpublic mempoolmembangun teknologi komponen blok yang terdistribusi, serta menciptakan saluran darurat untuk memasukkan transaksi secara mandiri.

Meskipun ada perdebatan teknis dan hukum, isu ini kembali menyoroti tantangan dalam mempertahankan prinsip desentralisasi di dunia kripto yang semakin terlibat dengan regulasi dan lembaga besar. Ethereum, yang saat ini mendukung berbagai aplikasi keuangan, game, dan aset yang telah tokenisasi, berada di tengah perbedaan antara idealisme awal dan realitas masa kini.

Apakah FOCIL akan menjadi fondasi krusial bagi masa depan Ethereum atau justru menambah beban hukum bagi ekosistemnya, masih menjadi perdebatan. Namun satu hal yang pasti, Ethereum terus berupaya mencari cara agar tetap menjadi jaringan yang netral dan inklusif, sambil mempertahankan keberadaannya di tengah pengawasan regulasi global.

YKAN Bawa Musik Alam ke Kota-Kota Besar

Tekno·September 16, 2025

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) memanfaatkanlive music Suara Alam Nusantara merupakan salah satu metode untuk menyosialisasikan perlindungan lingkungan. Suara ini direkam langsung dari hutan di Kalimantan, Papua, dan area kerja YKAN lainnya, tanpa melalui tahap pengeditan.

“Suara Alam Nusantara menghadirkan kembali suara alam yang berada di luar kota, jauh dari keramaian perkotaan, agar dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat di kota besar,” ujar Direktur Komunikasi YKAN, Priscilla Christin, dalam diskusi Lintaskriminal.co.id -Green Collabs: Selaras Urban, di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (23/8).

Christin menambahkan, harapannya suara tersebut bisa dinikmati sambil membangkitkan kesadaran masyarakat agar lebih menghargai lingkungan alam.

Musik karya alam ini bisa dinikmati melalui platformstreaming Lagu Suara Alam Nusantara tersedia di Spotify serta kanal YouTube Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Lagu-lagu yang terinspirasi oleh alam ini berasal dari suasana Sungai Kelay, Kalimantan Timur; Hutan Wehea, Kalimantan Timur; bawah laut Raja Ampat, Papua Barat; dan Danau Nyadeng, Kalimantan Timur.

KLH Bekerja Sama dengan Konservasi Indonesia Mempercepat Upaya Mitigasi Perubahan Iklim
Departemen Kelautan dan Perikanan serta Konservasi Indonesia Akan Menyusun Penataan Ruang Laut Badan Kelautan dan Perikanan serta Konservasi Indonesia Akan Membuat Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Konservasi Indonesia Akan Merancang Penataan Ruang Laut Indonesia akan Mengatur Ruang Laut Bersama KKP dan Konservasi Pemerintah Indonesia akan Menyusun Penataan Ruang Laut dengan Bantuan KKP dan Konservasi
Penjelajahan OceanX Mendorong Tujuan Konservasi Perairan Nasional

Selama sepuluh tahun beroperasi, YKAN telah melakukan kegiatannya di 14 provinsi di Indonesia, baik di wilayah daratan maupun laut. Menghadapi krisis ganda, yaitukrisis iklimdan krisis keanekaragaman hayati, Christin menunjukkan pentingnya kerja sama.

” tantangan yang besar, banyak. Namun tugas rumah (PR) tidak mungkin diselesaikan sendirian. Dibutuhkan kerja sama dan kemitraan,” katanya.

Bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta, YKAN melakukan upaya perlindungan lingkungan serta kampanye sosial, salah satunya melalui Suara Alam Nusantara.

Ratusan Mobil Pemkot Tasik Tidak Lunasi Pajak

Otomotif·August 22, 2025

KABAR SINGAPARNA – Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, melakukan pemeriksaan tiba-tiba terhadap kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya pada hari Kamis 21 Agustus 2025. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ketaatan dan disiplin para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar pajak kendaraan.

Viman mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemkot dalam menjunjung integritas dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

“Kami berharap seluruh kendaraan dinas dalam keadaan teratur terkait pajak dan administrasi. ASN perlu menjadi teladan bagi masyarakat,” tegasnya.

Berdasarkan informasi dari Samsat Kota Tasikmalaya, inspeksi ini menemukan fakta yang mengejutkan. Dari total 1.881 kendaraan dinas milik Pemerintah Kota, sebanyak 395 unit di antaranya belum melunasi pajak. Angka ini menggambarkan adanya pelanggaran yang cukup besar di kalangan Aparatur Sipil Negara.

Menanggapi temuan tersebut, Wali Kota Viman mengumumkan tindakan nyata yang akan segera diambil. Pertama yaitu dengan Sinkronisasi Data, melakukan penyesuaian data antara Pemkot, Samsat, dan Bank BJB agar data tetap valid.

Kemudian menyusun Surat Edaran, yaitu menerbitkan Surat Edaran Wali Kota yang memaksa penertiban pajak, administrasi, dan penggunaan kendaraan operasional sesuai fungsinya.

Viman menekankan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam mendanai berbagai program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur.

Kepatuhan pegawai negeri dalam membayar pajak akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan kota. Masyarakat akan mengikuti contoh mereka, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih lancar,” tambahnya.

Tindakan tegas ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Tasikmalaya dalam mewujudkan perbaikan birokrasi serta pengelolaan pemerintahan yang baik.

Kasus Meta dan Character.AI Diduga Menipu Anak-Anak Di Selidiki Jaksa Agung Texas

Tekno·August 21, 2025

Kepala Jaksa Negara Bagian Amerika Serikat, Texas, Ken Paxton sedang melakukan penyelidikan terhadapchatbot pikiran tiruan (AI) yang dimilikiMeta dan Character.AIDua organisasi ini dianggap melakukan tindakan yang tidak jujur dan menyesatkan karena mempromosikan dirinya sebagai alat bantu kesehatan mental.

“Pada era digital saat ini, kita perlu terus berjuang untuk menjaga anak-anak Texas dari teknologi yang menipu dan eksploitatif,” ujarnya melalui situs resmi Jaksa Agung Texas pada Senin, 18 Agustus 2025.

Menurut Jaksa Agung, platform bisa digunakan oleh orang yang rentan, termasuk anak-anak, dan muncul seperti terapi profesional, meskipun tidak memiliki sertifikasi atau pengawasan medis yang sesuai.

Chatbot AI sering kali tidak hanya memberikan saran umum, tetapi juga terbukti berpura-pura sebagai ahli kesehatan mental yang memiliki lisensi, menyatakan kualifikasi tertentu, dan mengklaim menawarkan layanan konseling yang dapat diandalkan. Di sisi lain,chatbot AI menekankan kerahasiaan, ketentuan layanan yang menyatakan bahwa interaksi pengguna akan direkam, diawasi, dan dimanfaatkan untuk iklan guna pengembangan algoritma.

Maka, Ken Paxton mengeluarkan Perintah Investigasi Perdata (CID) terhadap Meta dan Character.AI. “Dengan berpura-pura sebagai sumber dukungan emosional,”platform AI bisa memperdayai pengguna yang rentan, khususnya anak-anak, sehingga mereka mengira mendapatkan layanan kesehatan mental yang sah,” katanya.

Penyelidikan ini juga menuntut pertanggungjawaban perusahaan yang dimaksud dalam melindungi data masyarakat Texas. Selain itu, jaksa juga melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap Undang-Undang SCOPE dan akan memastikan semua alat berbasis AI beroperasi secara sah, transparan, serta tidak merugikan masyarakat.

Mengutip dari Techcrunch, juru bicara Character.AI mengatakan perusahaan ini baru saja mulai mengeksplorasi iklan yang ditujukan secara spesifik diplatform. Kebijakan privasi berlaku sama bagi seluruh pengguna yang menyesuaikan preferensi pribadi.

Penelitian tersebut tidak memanfaatkan konten percakapan diplatform,” dilaporkan dalam laporan yang terbit pada Selasa, 18 Agustus 2025. Namun, pihak Meta belum memberikan tanggapan terkait penyelidikan tersebut.

Teknologi Jadi Senjata Fitnah: Deepfake Menteri Keuangan dan Narasi ‘Guru Beban Negara’

Tekno·August 21, 2025

JAKARTA KOTA– Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara ternyata disebarkan melalui Deepfake.

Sri Mulyani telah menyangkalnya. Ia tidak pernah mengatakan hal itu. Fitnah yang sangat berat karena menyebut guru beban negara tentu saja ‘tidak sopan’.

Teknologi deepfake memungkinkan pengeditan media audio dan video yang sangat menyerupai aslinya, sehingga sulit dibedakan dengan yang asli.

Meskipun memiliki potensi yang baik, misalnya di sektor hiburan, terdapat beberapa risiko berat yang harus diperhatikan dari Deepfake.

Dalam unggahan di Instagram, potongan video Sri Mulyani tampaknya menyatakan bahwa guru merupakan beban negara, yang merupakan HOAX.

“Faktanya, saya tidak pernah mengatakan bahwa Guru merupakan Beban Negara,” demikian penyangkalan tegas Sri Mulyani.

Video yang beredar telah diverifikasi sebagai hasil pembuatan deepfake oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi palsu.

“Video tersebut merupakan hasil deepfake dan potongan-potongan tidak lengkap dari pidato saya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu,” kata Sri Mulyani.

Melalui peristiwa ini, Sri Mulyani mengajak masyarakat pengguna media sosial untuk lebih cerdas. Bahwa fitnah dan penyebaran kebohongan dapat muncul secara besar-besaran melalui teknologi media sosial.

“Kita harus cerdas dalam menggunakan media sosial,” kata menteri tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyatakan bahwa video ‘guru beban negara’ merupakan potongan yang tidak lengkap dari pidato asli Sri Mulyani.

“Kenyataannya, Menteri Keuangan tidak pernah mengatakan bahwa Guru merupakan Beban Negara,” tegasnya.

Mengacu pada kasus Deepfake Menteri Sri Mulyani, terdapat beberapa ancaman serius yang perlu diwaspadai masyarakat agar tidak berkembang menjadi fitnah yang sangat besar.

Pertama, Deepfake dapat digunakan sebagai alat penyebaran misinformasi dan disinformasi. Ini merupakan ancaman yang paling jelas.

Teknologi deepfake mampu menciptakan video yang menampilkan tokoh politik atau publik yang berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah mereka ucapkan, risiko yang dapat memicu keributan, memengaruhi hasil pemilihan umum, atau merusak reputasi jangka panjang.

Kedua, kejahatan dan penipuan finansial. Teknologi ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk meniru identitas seseorang secara sangat meyakinkan, sehingga tindakan penipuan seperti phishing, penipuan investasi, dan pencurian identitas menjadi jauh lebih berbahaya.

Ketiga, Deepfake digunakan untuk merusak reputasi dan melakukan pelecehan. Teknologi ini sering dimanipulasi untuk menghasilkan materi eksplisit yang tidak diinginkan, yang menargetkan seseorang, khususnya perempuan.

Keempat, mengikis kepercayaan masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi deepfake, membuat orang semakin kesulitan membedakan antara yang asli dan yang palsu.

Seperti yang terjadi dalam kasus Deepfake Sri Mulyani, hal ini mengikis kepercayaan terhadap media, berita, bahkan kesaksian saksi, menciptakan suasana di mana “kebenaran” menjadi sesuatu yang bersifat relatif. (*)

HUT Kemerdekaan, Wamen Stella Christie: Presiden Fokus Kembangkan Sains dan Teknologi

Tekno·August 19, 2025

10drama.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengatakan perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat dan mendorong perkembangan sains serta teknologi di Indonesia.

“Terdapat makna khusus dalam perayaan hari kemerdekaan ini, terasa jelas bahwa Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sangat berkomitmen untuk mengembangkan sains dan teknologi di Indonesia, hal ini sudah tampak dari berbagai kegiatan yang telah kita lakukan hingga saat ini,” ujar Wamendiktisaintek Stella menjawab pertanyaan para jurnalis saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, selama acara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Menurut Stella, 80 tahun kemerdekaan Indonesia harus menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu segera mengembangkan kemampuan sains dan teknologinya.

“Dan, saya sangat berterima kasih diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan ekosistem sains dan teknologi Indonesia,” tambah Stella.

Presiden Prabowo Subianto kali pertama memimpin upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari Minggu, serta upacara penurunan bendera pada sore harinya.

Pada upacara pagi hari, ia memimpin acara dengan mengenakan pakaian adat Melayu beskap lengkap bersama kain songketnya, sedangkan di sore hari, ia juga mengenakan pakaian tradisional Melayu yang lengkap dengan tutup kepala.

Di Istana Merdeka, dua acara tersebut, yang merupakan bagian dari perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, dihadiri sebanyak 16.000 orang, dengan mayoritas adalah warga biasa.

Dari rangkaian peserta upacara di pagi hari, terdapat presiden, wakil presiden, serta keluarga presiden, sementara keluarga mantan wakil presiden Prabowo juga hadir langsung dalam upacara di Istana Merdeka.

Para pendahulu tersebut, antara lain Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin. Dalam pertemuan yang sama di Istana Merdeka, turut hadir pula Wakil Presiden Ke-11 Boediono, dan istri dari Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid.

Selanjutnya, dalam acara Upacara Penurunan Bendera, Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangga kepada seluruh peserta perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, hari Minggu.

Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta upacara yang hadir sejak pagi hingga sore hari ini. Saudara-saudara melaksanakan upacara dengan tertib dan penuh semangat. Saya merasa bangga terhadap kalian semua. Terima kasih,” ujar Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada sore hari Minggu.

Pendidikan tinggi yang inklusif

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menunjukkan semangat kemerdekaan sebagai komitmen untuk mewujudkan semangat tersebut dalam tindakan nyata di sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia.

“Kami berkomitmen menyediakan pendidikan tinggi yang bersifat inklusif dan bermutu, membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki semangat patriotisme, fleksibel, serta mampu menyelesaikan masalah,” ujar Mendiktisaintek melalui pernyataan di Jakarta, Minggu.

Brian menekankan bahwa momentum Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia adalah kesempatan untuk membangkitkan semangat keberanian dalam mengembangkan kemampuan sendiri di bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi.

“Hari ini, kita tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi memperkuat langkah menuju persatuan yang lebih erat, berdaulat dalam hasil kerja, membahagiakan rakyat, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang benar-benar berkembang,” katanya.

Brian menekankan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membawa semangat ini melalui kebijakan “Diktisaintek Berdampak”, sebagai upaya memastikan bahwa perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi berubah menjadi solusi nyata bagi masyarakat, industri, dan bangsa.

Dalam sejalan dengan arah pembangunan nasional, ia menegaskan pihaknya mengintegrasikan program-program prioritas dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi dasar APBN 2026.

Brian menekankan bahwa anggaran pendidikan tinggi dan penelitian berfokus pada ketahanan pangan, energi terbarukan, kesehatan, pendidikan, serta pertahanan, yang sepenuhnya sesuai dengan inisiatif hilirisasi penelitian yang sedang dijalankan oleh Kemdiktisaintek.

Ia menekankan bahwa semangat kebangsaan harus hadir dalam setiap penelitian, setiap ruang kelas, dan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

“Kerja sama antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat terus diperkuat agar inovasi tidak hanya bersifat inklusif, tetapi juga mampu menghadapi tantangan dunia,” katanya.

Kampus berkualitas

Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi dengan mitra strategis dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, guna memperkuat ekosistem universitas yang berkualitas. Rektor UI Heri Hermansyah menyatakan bahwa kerja sama ini diperkuat untuk meningkatkan pencapaian Dana Abadi universitas.

Menurutnya, UI bisa memberikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) gratis kepada mahasiswa jika mampu mengumpulkan dana sebesar Rp700 miliar. Oleh karena itu, kerja sama dengan mitra-mitra diperluas untuk membangun semangat kewirausahaan. “Kami memiliki lebih dari 400 profesor dan ribuan dokter. Kerja sama antara mitra dengan akademisi tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian, serta beasiswa bagi mahasiswa di masa depan. Kami juga sedang berupaya memanfaatkan aset-aset UI yang selama ini tidak terpakai agar bisa menjadi produktif,” katanya.

“Pastinya kerja sama ini akan terus berlanjut melalui berbagai kegiatan bersama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak,” kata Heri.

Sementara itu, Direktur BCA Antonius Widodo selaku perwakilan dari para mitra yang hadir menyampaikan antusiasme karena ikut berkontribusi dalam mewujudkan UI yang berkualitas.impactfulPengelolaan dana abadi menurutnya merupakan tujuan yang mulia karena kelak mahasiswa tidak perlu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk pendidikannya.

Tujuan ini akan didukung melalui berbagai program yang dijalankan bersama. Ia menyatakan bahwa BCA terus memperkuat kerja sama dengan mengeksplorasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di UI.

“Selain karena sejarah yang panjang, kami juga melihat bahwa dengan tagline baru, yaitu UI Unggul Impactful, bisa memberikan kesempatan bagi berbagai mitra, termasuk BCA,” katanya.

Tentu saja terdapat berbagai kebutuhan antarmuka pengguna yang dapat diintegrasikan dengan bisnis atau usaha para mitra ini.

“Oleh karena itu, kami berharap kemitraan ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem di Universitas Indonesia,” katanya.

UI melakukan tanda tangan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di Ruang Sidang, Lantai 9, Pusat Administrasi Universitas.

Kampus mengadakan perjanjian kerja sama dengan empat perwakilan dari mitra pemerintah dan swasta, yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Muchlis; Bupati Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Agas Andreas; Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan; serta Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Bob Tyasika Ananta.

Di sisi lain, Kepala Badan Kerja Sama dan Kewirausahaan UI, Nia Ayu Ismaniati mengakhiri perjanjian kerja sama dengan empat perwakilan mitra, yaitu Direktur Sales & Distribution Bank Syariah Indonesia, Anton Sukarna; Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Suyitno; Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah, Bank Jateng, Ony Suharsono; serta Direktur Bank Central Asia, Antonius Widodo Mulyono.

Presiden Tegaskan Sains dan Teknologi sebagai Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Tekno·August 12, 2025

PORTAL PAPUA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional guna menuju Indonesia Emas 2045.

Pernyataan ini disampaikan saat membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung, Bandung, pada hari Kamis (7/8/2025).

Konvensi yang berlangsung hingga 9 Agustus 2025 ini mengumpulkan lebih dari 2.200 peserta yang terdiri dari para ilmuwan, akademisi, pelaku industri, diaspora, serta perwakilan kementerian dan BUMN.

Forum ini berperan sebagai wadah penggabungan visi antara ekosistem penelitian dan sektor bisnis dalam menciptakan inovasi yang nyata.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital siap memperkuat pengembangan sumber daya digital nasional, termasuk dengan meluncurkan enam jurusan baru di STMM ‘MMTC’ Yogyakarta serta memperluas kesempatan pelatihan melalui program Digital Talent Scholarship (DTS).

“STMM akan mengenalkan enam program studi baru di bidang digital, saat ini sedang dalam proses penyusunan kurikulum,” kata Meutya.

Meutya menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika siap mendukung perkembangan sains serta teknologi dengan memperkuat pengembangan sumber daya manusia digital.

Program pengembangan sumber daya manusia digital yang diadakan oleh Kemkomdigi bertujuan agar seluruh masyarakat bisa ikut serta dalam perubahan digital.

“Kami tidak menginginkan siapa pun ketinggalan di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi,” tegasnya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa investasi pada bakat digital merupakan kunci menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita memerlukan bakat-bakat digital yang hebat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” katanya.***(infopublik.id)