Tag: politik dan pemerintahan

Pemerintah Dapat Bunga 4,02% dari Dana Rp 200 Triliun di 5 Bank

Pemerintah Dapat Bunga 4,02% dari Dana Rp 200 Triliun di 5 Bank

Tekno·

JAKARTA, 10drama.com– Pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun kepada lima bank nasional. – Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp 200 triliun ke lima bank domestik. – Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 200 triliun kepada lima bank nasional. – Dana sejumlah Rp 200 triliun disalurkan pemerintah ke lima bank nasional. – Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di lima bank nasional.

Kemudian, berapa tingkat bunga atau keuntungan yang akan diperoleh pemerintah dari penempatan dana tersebut?

Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, dana tersebut disimpan dalam bentuk deposito on call konvensional dan syariah dengan sistem tanpa lelang.

Selanjutnya, masa peminjaman dana ditetapkan selama enam bulan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Dalam kebijakan tersebut juga dijelaskan, negara akan memperoleh hasil kembalian sebesar 80,476 persen dari tingkat BI yang berlaku.

Sementara itu, pada tanggal 20 Agustus 2025, suku bunga BI yang berlaku sebesar 5 persen, sehingga pemerintah akan memperoleh imbal hasil sekitar 4,02 persen dari penempatan dana di lembaga perbankan tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, melalui skema ini, perbankan tidak memiliki pilihan selain harus mendistribusikan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat.

“Jika dia tidak menggunakannya, dia akan merugi sendiri karena ada biaya sekitar 4 persen. Jika dia tidak menyalurkan kredit, dia harus membayar biaya tersebut. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Purbaya memastikan bahwa jumlah bunga tersebut tidak akan merugikan negara maupun sektor perbankan.

Karena, jumlah bunga yang akan diperoleh pemerintah dari perbankan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata bunga tabungan di perbankan yang pada Juli 2025 mencapai 6,07 persen.

Kemudian, jika perbankan mendistribusikan dana tersebut melalui kredit, bunga yang diperoleh perbankan tetap lebih tinggi dibandingkan bunga yang harus dibayarkan kepada pemerintah, yaitu sebesar 9,16 persen pada Juli 2025.

“Ini serupa dengan bunga yang kita peroleh jika menempatkan dana di BI. Jadi pemerintah tidak mengalami kerugian, sementara perbankan mendapatkan keuntungan karena tingkatnya lebih rendah dibanding bunga pasar,” katanya.

 

Selain itu, perbankan juga tidak perlu khawatir pemerintah akan mengambil dana tersebut secara mendadak jika membutuhkannya untuk belanja negara.

Karena, menurut Purbaya, uang yang ada di kas negara masih cukup untuk menutupi kebutuhan negara.

“Tidak akan terjadi seperti itu (tiba-tiba mengambil seluruh dana dari bank). Kita akan mengelolanya dengan baik agar tidak ada kejutan dalam sistem perbankan kita,” katanya.

Selain itu, pemerintah menyalurkan dana tersebut dengan rincian masing-masing sebesar Rp 55 triliun untuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Sementara itu, BTN mendapat Rp 25 triliun dan BSI menerima Rp 10 triliun.

BNI, BSI, dan Mandiri Siap Tingkatkan Kredit Usai Dana Pemerintah Masuk

BNI, BSI, dan Mandiri Siap Tingkatkan Kredit Usai Dana Pemerintah Masuk

Tekno·

Tiga bank utama, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank Mandiri (Persero) menyambut baik kebijakan pemerintah yang menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di lima bank nasional. Ketiganya menganggap tindakan ini akan memperkuat likuiditas perbankan serta mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.

Sekretaris Perusahaan BNI Okki Rushartomo mengatakan penempatan dana pemerintah akan menambah ruang likuiditas, sehingga bank dapat lebih efisien dalam menyalurkan pembiayaan.

“BNI sangat mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi negara. Penempatan dana di sektor perbankan tentu akan meningkatkan likuiditas dan menjadi dorongan positif dalam mendukung pembiayaan di sektor riil,” kata Okki dalam pernyataan tertulis, Jumat (12/9).

BNI berkomitmen mendistribusikan kredit dengan cara yang sehat dan menghasilkan sesuai rencana pemerintah. “BNI berkomitmen untuk terus memberikan kredit secara sehat dan produktif, sesuai dengan fokus pemerintah,” katanya.

Siap Dukung Program Pemerintah

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan BSI Wisnu Sunandar menganggap dana pemerintah yang disimpan di perbankan akan memperkuat likuiditas dalam kondisi pasar yang ketat.

“Kami mengapresiasi rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam menyalurkan dana ke sektor perbankan. Ini mampu meningkatkan likuiditas di tengah kondisi pasar yang sangat ketat,” katanya.

BSI akan mendistribusikan dana tersebut kepada masyarakat melalui pembiayaan, khususnya untuk program pemerintah seperti rumah subsidi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan makanan gratis yang bergizi.

“Secara umum, kinerja BSI tetap kuat dan berkelanjutan. Sampai Mei 2025, BSI masih mampu meningkatkan pembiayaan dengan angka dua digit,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara atau Ossy juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah ini. “Tindakan pemerintah ini berpeluang memperkuat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) serta mendorong peningkatan penyaluran kredit,” ujar Ossy.

Berdasarkan analisis dari Tim Ekonom Bank Mandiri, penempatan dana ini akan memperkuat likuiditas, mempermudah pelaksanaan kebijakan moneter, serta meningkatkan peredaran uang dalam perekonomian.

Penjelasan Menkeu Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp200 triliun berasal dari uang negara yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI).

Dana tersebut kini tersimpan di lima bank nasional, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), BNI, dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun, BTN sebesar Rp25 triliun serta BSI sebesar Rp10 triliun.

“Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana mengambil dana pemerintah dari Bank Indonesia untuk disimpan di perbankan nasional,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (10/9).

Purbaya memastikan pendistribusian dana ini akan memperkuat peran perbankan dan mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah yang produktif.

HUT Kemerdekaan, Wamen Stella Christie: Presiden Fokus Kembangkan Sains dan Teknologi

HUT Kemerdekaan, Wamen Stella Christie: Presiden Fokus Kembangkan Sains dan Teknologi

Tekno·

10drama.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengatakan perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat dan mendorong perkembangan sains serta teknologi di Indonesia.

“Terdapat makna khusus dalam perayaan hari kemerdekaan ini, terasa jelas bahwa Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sangat berkomitmen untuk mengembangkan sains dan teknologi di Indonesia, hal ini sudah tampak dari berbagai kegiatan yang telah kita lakukan hingga saat ini,” ujar Wamendiktisaintek Stella menjawab pertanyaan para jurnalis saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, selama acara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Menurut Stella, 80 tahun kemerdekaan Indonesia harus menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu segera mengembangkan kemampuan sains dan teknologinya.

“Dan, saya sangat berterima kasih diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan ekosistem sains dan teknologi Indonesia,” tambah Stella.

Presiden Prabowo Subianto kali pertama memimpin upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari Minggu, serta upacara penurunan bendera pada sore harinya.

Pada upacara pagi hari, ia memimpin acara dengan mengenakan pakaian adat Melayu beskap lengkap bersama kain songketnya, sedangkan di sore hari, ia juga mengenakan pakaian tradisional Melayu yang lengkap dengan tutup kepala.

Di Istana Merdeka, dua acara tersebut, yang merupakan bagian dari perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, dihadiri sebanyak 16.000 orang, dengan mayoritas adalah warga biasa.

Dari rangkaian peserta upacara di pagi hari, terdapat presiden, wakil presiden, serta keluarga presiden, sementara keluarga mantan wakil presiden Prabowo juga hadir langsung dalam upacara di Istana Merdeka.

Para pendahulu tersebut, antara lain Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin. Dalam pertemuan yang sama di Istana Merdeka, turut hadir pula Wakil Presiden Ke-11 Boediono, dan istri dari Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid.

 

Selanjutnya, dalam acara Upacara Penurunan Bendera, Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangga kepada seluruh peserta perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, hari Minggu.

Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta upacara yang hadir sejak pagi hingga sore hari ini. Saudara-saudara melaksanakan upacara dengan tertib dan penuh semangat. Saya merasa bangga terhadap kalian semua. Terima kasih,” ujar Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada sore hari Minggu.

Pendidikan tinggi yang inklusif

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menunjukkan semangat kemerdekaan sebagai komitmen untuk mewujudkan semangat tersebut dalam tindakan nyata di sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia.

“Kami berkomitmen menyediakan pendidikan tinggi yang bersifat inklusif dan bermutu, membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki semangat patriotisme, fleksibel, serta mampu menyelesaikan masalah,” ujar Mendiktisaintek melalui pernyataan di Jakarta, Minggu.

 

Brian menekankan bahwa momentum Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia adalah kesempatan untuk membangkitkan semangat keberanian dalam mengembangkan kemampuan sendiri di bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi.

“Hari ini, kita tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi memperkuat langkah menuju persatuan yang lebih erat, berdaulat dalam hasil kerja, membahagiakan rakyat, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang benar-benar berkembang,” katanya.

Brian menekankan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membawa semangat ini melalui kebijakan “Diktisaintek Berdampak”, sebagai upaya memastikan bahwa perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi berubah menjadi solusi nyata bagi masyarakat, industri, dan bangsa.

Dalam sejalan dengan arah pembangunan nasional, ia menegaskan pihaknya mengintegrasikan program-program prioritas dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi dasar APBN 2026.

Brian menekankan bahwa anggaran pendidikan tinggi dan penelitian berfokus pada ketahanan pangan, energi terbarukan, kesehatan, pendidikan, serta pertahanan, yang sepenuhnya sesuai dengan inisiatif hilirisasi penelitian yang sedang dijalankan oleh Kemdiktisaintek.

Ia menekankan bahwa semangat kebangsaan harus hadir dalam setiap penelitian, setiap ruang kelas, dan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

“Kerja sama antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat terus diperkuat agar inovasi tidak hanya bersifat inklusif, tetapi juga mampu menghadapi tantangan dunia,” katanya.

Kampus berkualitas

Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi dengan mitra strategis dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, guna memperkuat ekosistem universitas yang berkualitas. Rektor UI Heri Hermansyah menyatakan bahwa kerja sama ini diperkuat untuk meningkatkan pencapaian Dana Abadi universitas.

Menurutnya, UI bisa memberikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) gratis kepada mahasiswa jika mampu mengumpulkan dana sebesar Rp700 miliar. Oleh karena itu, kerja sama dengan mitra-mitra diperluas untuk membangun semangat kewirausahaan. “Kami memiliki lebih dari 400 profesor dan ribuan dokter. Kerja sama antara mitra dengan akademisi tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian, serta beasiswa bagi mahasiswa di masa depan. Kami juga sedang berupaya memanfaatkan aset-aset UI yang selama ini tidak terpakai agar bisa menjadi produktif,” katanya.

“Pastinya kerja sama ini akan terus berlanjut melalui berbagai kegiatan bersama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak,” kata Heri.

Sementara itu, Direktur BCA Antonius Widodo selaku perwakilan dari para mitra yang hadir menyampaikan antusiasme karena ikut berkontribusi dalam mewujudkan UI yang berkualitas.impactfulPengelolaan dana abadi menurutnya merupakan tujuan yang mulia karena kelak mahasiswa tidak perlu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk pendidikannya.

Tujuan ini akan didukung melalui berbagai program yang dijalankan bersama. Ia menyatakan bahwa BCA terus memperkuat kerja sama dengan mengeksplorasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di UI.

“Selain karena sejarah yang panjang, kami juga melihat bahwa dengan tagline baru, yaitu UI Unggul Impactful, bisa memberikan kesempatan bagi berbagai mitra, termasuk BCA,” katanya.

 

Tentu saja terdapat berbagai kebutuhan antarmuka pengguna yang dapat diintegrasikan dengan bisnis atau usaha para mitra ini.

“Oleh karena itu, kami berharap kemitraan ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem di Universitas Indonesia,” katanya.

UI melakukan tanda tangan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di Ruang Sidang, Lantai 9, Pusat Administrasi Universitas.

Kampus mengadakan perjanjian kerja sama dengan empat perwakilan dari mitra pemerintah dan swasta, yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Muchlis; Bupati Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Agas Andreas; Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan; serta Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Bob Tyasika Ananta.

Di sisi lain, Kepala Badan Kerja Sama dan Kewirausahaan UI, Nia Ayu Ismaniati mengakhiri perjanjian kerja sama dengan empat perwakilan mitra, yaitu Direktur Sales & Distribution Bank Syariah Indonesia, Anton Sukarna; Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Suyitno; Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah, Bank Jateng, Ony Suharsono; serta Direktur Bank Central Asia, Antonius Widodo Mulyono.

80 Tahun Kemerdekaan, Mengapa UU Kehutanan Masih Jadi Kendala?

80 Tahun Kemerdekaan, Mengapa UU Kehutanan Masih Jadi Kendala?

Tekno·

KOALISI Masyarakat Sipil Advokasi UU Kehutanan menggunakan momentum peringatan Hari KemerdekaanPerayaan Hari Kemerdekaan ke-80 menuntut agar Panitia Kerja Undang-Undang Kehutanan lebih transparan dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Proses konsultasi yang tidak terbuka bagi masyarakat luas dan bertentangan dengan prinsip partisipasi yang bermakna menyebabkan rencana revisi tersebut memperkuat praktik hukum kolonial yang salah dalam memahami Hak Menguasai Negara.

Setelah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2024-2029, proses konsultasi terkait revisi UU Kehutanan telah dilakukan sebanyak tiga kali, namun dua di antaranya diselenggarakan secara tertutup tanpa dokumentasi yang tersedia untuk umum, bahkan tidak ada rekaman yang diunggah ke saluran YouTube parlemen. Koalisi mengatakan masyarakat tidak mengetahui apa saja yang dibahas oleh Komisi IV dengan asosiasi pengusaha. Dokumen rancangan undang-undang juga tidak dipublikasikan, sementara forum yang melibatkan masyarakat sipil sangat terbatas.

“Proses legislasi ini jauh dari prinsip transparansi,” ujar juru bicara koalisi dari Indonesia Parliamentary Center, Arif Adi Putro, dalam keterangan tertulis yang disebarkan pada hari Minggu, 17 Agustus 2025. Ia menegaskan, koalisi menolak pengesahan revisi UU Kehutanan tanpa partisipasi masyarakat, mengingat risikonya rakyat dan komunitas adat bisa kehilangan kebun, rumah, serta hutan mereka yang secara sepihak dianggap sebagai wilayah hutan negara.

Rendi Oman Gara dari Perkumpulan HuMa juga menyampaikan keraguan mengenai apakah bangsa Indonesia benar-benar bebas dari penjajahan pada usia kemerdekaan yang ke-80 tahun ini. Menurutnya, masalah struktural di sektor kehutanan masih menjadi kendala. Ia menyebutkan bahwa hutan sebagai sumber daya bersama justru dikuasai oleh negara dan pihak swasta melalui lembaga yang mengendalikan pohon dan tenaga kerja.

Menurutnya, isu agraria ini telah berlangsung sejak masa penjajahan kolonial dan masih berlanjut hingga saat ini. “Penjajahan terhadap rakyat dimulai ketika kolonial mengambil hutan sebagai sumber agraria untuk dieksploitasi, dengan menetapkan bahwa hutan sepenuhnya menjadi milik negara,” ujar Rendi.

Rendi menjelaskan, sistem hukum kolonial Belanda berlandaskan teori Raffles: seluruh wilayah kepunyaan raja, kemudian berpindah kepada negara kolonial, sehingga negara menjadisuper-landlordyang berhak menguasai lahan serta memungut pajak tanah (landrente). Akibatnya, seluruh lahan tanpa buktieigendom dianggap sebagai landsdomein, sehingga penduduk dapat dikeluarkan, dikriminalisasi, dan hukum adat diabaikan.

Model penjajahan ini, menurut Rendi, masih tampak ketika negara mengklaim kawasan hutan sebagai milik pemerintah. Padahal, menurutnya, Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa hak menguasai negara hanya merupakan mandat dari rakyat, sehingga Hak Menguasai Negara tidak boleh melebihi ‘hak bangsa’.

Kekuasaan modern terlihat ketika penduduk dilarang tinggal di wilayah hutan,” katanya. “Oleh karena itu, UU Kehutanan perlu direvisi secara mendasar karena tidak berhasil mencapai tujuan pembangunan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria, Dewi Kartika, mengatakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 menegaskan bahwa negara bukan pemilik tanah dan kekayaan alam, tetapi bertindak sebagai pengatur untuk kesejahteraan rakyat. Dalam perannya tersebut, negara memiliki lima fungsi utama: menyusun kebijakan, mengatur, mengelola izin, mengelola, serta mengawasi.

Undang-undang Kehutanan yang berlaku saat ini, menurut Dewi, menyimpang dari mandat tersebut. Menurutnya, negara bertindak seakan-akan menjadi pemilik tunggal hutan dengan memberikan izin, lisensi, dan konsesi besar kepada perusahaan, sehingga masyarakat tergusur dari tanah dan sumber penghidupannya. “Selama 26 tahun penerapan, Undang-undang Kehutanan gagal membebaskan rakyat, justru memperparah kesengsaraan dengan mengucilkan mereka dari tanah sebagai sumber kehidupan,” ujarnya dengan tegas.

UU Kehutanan yang masih mewarisi pola kolonial dan membatasi kebebasan rakyat juga diungkap oleh Tsabit Khairul Auni, anggota kampanye Forest Watch Indonesia (FWI). Konsep HMN dalam Pasal 4 dianggap sebagai hak kepemilikan penuh negara, mirip dengan asasdomein verklaringmasa penjajahan Belanda yang mengambil tanah penduduk.

Data FWI 2025 menunjukkan bahwa 65,26 persen daratan dan perairan Indonesia dinyatakan sebagai kawasan hutan negara. Proses penunjukan hingga pengesahannya dinilai tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, hutan terus berkurang dengan rata-ratadeforestasi2.01 juta hektar per tahun (selama periode 2017 hingga 2023).

“Tekanan semakin meningkat, kerentanan dan bencana lingkungan semakin bertambah, sementara hak dan akses masyarakat tetap diabaikan. Semua hal ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan gagal memberikan kemerdekaan bagi rakyat,” ujar Tsabit.

Menurut FWI, fakta ini memperkuat bahwa UU Kehutanan gagal dalam melindungi hutan alam yang tersisa. Padahal, dalam pertimbangannya, UU ini dibuat untuk menjaga hutan sebagai dasar kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat. “Faktanya, deforestasi dan kebakaran hutan serta lahan terus berlangsung dalam skala besar.”

Peneliti MADANI Berkelanjutan Sadam Afian Richwanudin menyatakan bahwa pada tahun 2024, terjadi kehilangan hutan seluas 216 ribu hektare, sementarakarhutlaSampai pertengahan tahun, telah terbakar 115 ribu hektare hutan, termasuk lahan gambut. Akibatnya, masyarakat sekitar hutan kehilangan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sesuai yang dijamin oleh konstitusi.

Menteri Kominfo Pastikan Tidak Ada Pembatasan WhatsApp dan VoIP

Menteri Kominfo Pastikan Tidak Ada Pembatasan WhatsApp dan VoIP

Tekno·

PORTAL PAPUA  – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengurangi layanan panggilan suara dan video yang berbasis internet atauvoice over IP(VoIP), termasuk layanan panggilan WhatsApp.

Pernyataan ini disampaikan guna menyelesaikan informasi yang menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat.

“Saya tekankan pemerintah tidak merencanakan maupun mempertimbangkan pembatasan layanan WhatsApp Call. Informasi yang beredar adalah palsu dan menyesatkan,” kata Meutya Hafid di Jakarta (18/07/2025).

Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Kementerian Komdigi menerima usulan dari berbagai pihak, antara lain dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), yang menyampaikan pendapat mengenai pengaturan ekosistem digital, termasuk hubungan antara penyedia layanan.over-the-top (OTT) dan operator jaringan.

Namun, Meutya Hafid menegaskan bahwa usulan tersebut belum pernah dibicarakan dalam forum pengambilan keputusan dan belum menjadi bagian dari agenda resmi kementerian.

“Saya memohon maaf jika menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Saya telah meminta pihak terkait untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang bertujuan membatasi layanan digital,” tegasnya.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital tetap berkomitmen pada prioritas nasional, seperti memperluas jangkauan internet di daerah terpencil, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat keamanan dan perlindungan data dalam lingkungan digital.

4 Fakta Negara yang Berbagi Pulau, Sudah Tahu?

4 Fakta Negara yang Berbagi Pulau, Sudah Tahu?

Tekno·

Menurut laman WorldAtlasSaat ini terdapat 195 negara merdeka yang diakui secara resmi di dunia. Jumlah ini terdiri dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dua negara pengamat, yaitu Vatikan serta Palestina. Negara-negara tersebut tersebar di berbagai wilayah di seluruh dunia, masing-masing memiliki ciri khas geografis yang berbeda. Menariknya, beberapa negara secara geografis berada di pulau yang sama dengan negara lain. Kehadiran dua negara di satu pulau tentu memiliki latar belakang sejarah yang unik. Berikut ini lima fakta menarik mengenai negara-negara yang berbagi satu pulau dengan negara lain.

1. Indonesia bersama dengan Papua Nugini memiliki Pulau New Guinea.

Pulau New Guinea merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Luasnya mencapai 785.753 kilometer persegi, sehingga lebih luas dari sebagian besar negara di Eropa jika dilihat secara individual. Menariknya, pulau ini dikuasai oleh dua negara yang berbeda, yaitu Indonesia di sisi barat dan Papua Nugini di sisi timur.

Menurut laman BBC Science Focus, jika melihat ke belakang, sejarahnya cukup panjang. Pada masa penjajahan, wilayah barat Pulau New Guinea dikuasai oleh Belanda (sebagai bagian dari Hindia Belanda), sementara wilayah timurnya dibagi antara Inggris dan Jerman. Setelah masa penjajahan berakhir, pembagian wilayah ini tetap dipertahankan. Bagian barat akhirnya menjadi bagian dari Indonesia, sedangkan bagian timur menjadi negara merdeka dengan nama Papua Nugini pada tanggal 16 September 1975. Selain Pulau New Guinea, Indonesia juga memiliki pulau yang sama dengan negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timor-Timor.

2. Haiti bersama dengan Republik Dominika menguasai Pulau Hispaniola

Pulau Hispaniola terletak di Laut Karibia. Dengan luas mencapai 76.192 kilometer persegi, pulau ini menjadi pulau terbesar kedua di kawasan Karibia setelah Pulau Kuba. Pulau ini dibagi menjadi dua wilayah, yaitu bagian barat dan timur. Bagian barat berada di bawah pemerintahan negara Haiti, sedangkan bagian timur merupakan wilayah Republik Dominika.

Asal usul pembagian Pulau Hispaniola bermula dari masa kolonial. Prancis menguasai wilayah barat dan Spanyol menguasai wilayah timur. Pada tahun 1791–1804, para budak di wilayah koloni Prancis melakukan pemberontakan dan berhasil mengumumkan kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1804. Tahun 1822, Haiti menyatukan seluruh wilayah Hispaniola di bawah pemerintahan mereka. Namun, pada tahun 1844, penduduk yang dulunya berada di wilayah kolonial Spanyol (bagian timur Hispaniola) melakukan pemberontakan dan mengumumkan kemerdekaan dari Haiti dengan mendirikan negara Republik Dominika. Perbedaan budaya akibat pengaruh negara koloni serta adanya penindasan selama pemerintahan Haiti menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan dan berdirinya Republik Dominika, sebagaimana dikutip dari lamanBritannica.

3. Saint Martin adalah pulau yang dibagikan oleh Prancis dan Belanda

Destinasi wisata yang sangat terkenal di Laut Karibia adalah Pulau Saint Martin. Informasi menariknya, meskipun lokasinya berada di Laut Karibia, pulau ini menjadi wilayah yang dikuasai oleh dua negara Eropa, yaitu Prancis dan Belanda. Pulau Saint Martin juga merupakan pulau paling kecil yang dibagi menjadi dua negara yang memiliki kedaulatan.

Pembagian Pulau Saint Martin antara Prancis dan Belanda merupakan pembagian wilayah yang dilakukan secara damai tanpa konflik militer. Pembagian wilayah pulau ini diatur dalam Perjanjian Concordia (Treaty of Concordia) yang ditandatangani pada 23 Maret 1648. Batas wilayah yang memisahkan kekuasaan Prancis dan Belanda mencakup jarak sepanjang 15,5 km. Meskipun diakui secara global, batas ini tidak menghalangi seseorang untuk melewatinya, seperti yang dilaporkan oleh situs webSovereign LimitsJadi, seseorang yang berkunjung ke Pulau Saint Martin dapat dengan leluasa berjalan kaki menuju dua negara yang berbeda, yaitu Prancis dan Belanda.

4. Irlandia bersama dengan Britania Raya dalam membagi Pulau Irlandia.

Apa yang terpikirkan olehmu ketika mendengar kata ‘Irlandia’? Banyak orang langsung membayangkan sebuah negara. Dan benar, ada negara yang disebut Republik Irlandia. Namun, apakah kamu tahu bahwa Irlandia juga merupakan nama sebuah pulau? Pulau ini dibagi menjadi dua wilayah: Republik Irlandia dan Irlandia Utara, yang termasuk dalam Britania Raya. Oleh karena itu, di satu pulau ini terdapat dua negara yang berbeda.

Menurut laman Oxford, pembagian Pulau Irlandia menjadi dua wilayah, yaitu Republik Irlandia dan Inggris, berdasarkan peraturan hukum yang dikenal denganGovernment of Ireland ActPada tahun 1920, undang-undang ini disusun oleh Parlemen Inggris dan menetapkan pembagian Pulau Irlandia menjadi dua wilayah: Irlandia Utara dan Irlandia Selatan, masing-masing memiliki pemerintahan sendiri. Latar belakang terbentuknya undang-undang ini adalah pemberontakan yang terjadi pada tahun 1916 melawan penguasaan Britania Raya, yang dikenal sebagai Pemberontakan Paskah.

Sementara itu, Irlandia Selatan mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1922 dengan nama Negara Bebas Irlandia (Irish Free State).Irish Free State). Pada tahun 1949, Negara Bebas Irlandia secara resmi meninggalkan Britania Raya dan berubah menjadi Republik Irlandia.

Berikut adalah beberapa variasi dari teks yang diberikan: 1. Ini adalah pembahasan mengenai negara yang memiliki pulau bersama dengan negara lain, menarik bukan? Setiap pulau memiliki kisahnya sendiri, ada yang penuh akan sejarah penjajahan, dan ada juga yang dibagi secara damai sejak lama. Jadi, semakin penasaran kan untuk menjelajahi fakta geografi lainnya? 2. Inilah penjelasan tentang negara yang membagi pulau dengan negara lain, menarik bukan? Tiap pulau memiliki cerita uniknya masing-masing, ada yang kaya akan sejarah penjajahan, dan ada pula yang dibagi secara damai sejak lama. Maka dari itu, semakin penasaran bukan untuk mengeksplorasi fakta geografi lainnya? 3. Berikut ini adalah pembahasan mengenai negara yang memiliki pulau bersama dengan negara lain, menarik ya! Setiap pulau memiliki kisahnya sendiri, ada yang penuh sejarah penjajahan, dan ada juga yang dibagi secara damai sejak lama. Jadi, semakin penasaran kan untuk mencari tahu fakta geografi lainnya? 4. Itu tadi penjelasan tentang negara yang berbagi pulau dengan negara lain, menarik bukan? Setiap pulau memiliki ceritanya masing-masing, ada yang penuh akan sejarah penjajahan, dan ada juga yang dibagi secara damai sejak lama. Jadi, makin penasaran kan untuk melihat fakta geografi lainnya? 5. Berikut ini adalah pembahasan mengenai negara yang memiliki pulau bersama dengan negara lain, menarik ya! Setiap pulau memiliki kisahnya sendiri, ada yang penuh sejarah penjajahan, dan ada juga yang dibagi secara damai sejak lama. Jadi, semakin penasaran kan untuk mengeksplorasi fakta geografi lainnya?

4 Tanaman Terkenal di Dunia yang Asli dari Benua Amerika 7 Negara yang Berada di Dua Benua Secara Bersamaan

Pemprov Sulbar Bersama Pemda Polman Gelar Pelatihan Digital UMKM di Takatidung

Pemprov Sulbar Bersama Pemda Polman Gelar Pelatihan Digital UMKM di Takatidung

Tekno·

10drama.com SULBAR –Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), serta Pemerintah Kecamatan Polewali dan Kelurahan Takatidung bekerja sama menyelenggarakan Pelatihan Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pada Jumat 8 Agustus 2025.

Pelatihan yang diselenggarakan di Aula Kantor Kelurahan Takatidung diikuti oleh 40 peserta dari berbagai wilayah, termasuk calon pengusaha dan warga setempat. Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari berbagai level pemerintahan serta pelaku UMKM, dengan fokus pada penguatan merek, jaringan bisnis, dan penyesuaian digital. Bappeda Polman juga memberikan fasilitasi kepada narasumber dalam penyelenggaraan pelatihan teknis.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemberantasan kemiskinan dan merupakan pelaksanaan dari Program Pastipadu serta Pembinaan 1000 UMKM Sulbar Berdaya yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM).

Muh. Rusdin, mentor UMKM dari Dinas Koperindag Sulbar, menekankan perlunya membangun merek yang kuat agar dapat meningkatkan kompetitif produk UMKM.

“Merupakan hal yang lebih dari sekadar lambang, tetapi identitas yang melekat dalam pikiran konsumen. UMKM perlu berani tampil berbeda,” tutupnya.

Kepala Kecamatan Polewali, Tanawali, menekankan betapa pentingnya jaringan (networking) dalam mengembangkan usaha. Menurutnya, kerja sama dengan pelaku bisnis lain serta dukungan dari pemerintah dapat mempercepat perkembangan perusahaan.

Di sisi lain, Kepala Desa Takatidung, Albar mengajak warga untuk beradaptasi dengan teknologi digital agar dapat memperluas jangkauan pasar.

“Zaman digital memberi kesempatan tanpa batas. Manfaatkan jejaring sosial dan perdagangan elektronik untuk mencapai lebih banyak konsumen,” ajaknya.

Pemilik Obat Haus, Hasan Nurdin sebagai mentor setempat berbagi pengalaman mengenai strategi branding dan pemasaran yang inovatif. Ia menyampaikan bahwa produk yang menarik perlu disajikan dengan narasi yang menarik agar mudah diingat oleh pelanggan.

Melalui pelatihan digitalisasi, diharapkan masyarakat Takatidung mampu:

– Menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperluas jangkauan pasar. – Memanfaatkan inovasi teknologi dalam memperbesar pangsa pasar. – Menerapkan teknologi untuk meningkatkan penyebaran pasar. – Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam memperluas pasar.

– Menciptakan merek yang mampu bersaing.

– Menciptakan peluang kerja mandiri dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang menarik, di mana peserta antusias mengikuti materi dan berinteraksi langsung dengan narasumber. Pemerintah setempat berkomitmen untuk terus mendukung UMKM melalui program yang berkelanjutan.

Dengan kerja sama dari berbagai pihak, UMKM Takatidung siap memasuki dunia digital dan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemenag Siapkan 219.364 Jabatan Fungsional 2025, Cek Gaji PNS Terbaru

Kemenag Siapkan 219.364 Jabatan Fungsional 2025, Cek Gaji PNS Terbaru

Karir·

Gaji PNS- Jakarta. Berita baik bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) atau yang sebelumnya dikenal sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Agama (Kemenag). Terdapat ratusan ribu formasi jabatan fungsional untuk PNS Kemenag pada tahun 2025. Jika mengalami kenaikan pangkat, berikut penjelasan besaran gaji PNS Kemenag 2025 berdasarkan golongan.

Dikutip dari situs resmi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menyetujui keseluruhan 219.364 formasi jabatan fungsional (JF) untuk Kemenag pada tahun 2025.

“Alhamdulillah, kami berhasil memperoleh sekitar 10 jenis jabatan fungsional dengan jumlah formasi yang sangat besar. Ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin di Jakarta, Senin (21/07/2025).

Di antara semua jabatan fungsional yang telah disahkan, jumlah terbesar adalah Guru. Terdapat 191.296 formasi Guru Kemenag yang telah disetujui oleh KemenPANRB.

Di sisi lain, Kepala Biro SDM Setjen Kemenag Wawan Djunaedi menyampaikan bahwa peningkatan jumlah formasi tahun ini sangat mencolok dibandingkan dengan permintaan pada tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Wawan dalam rapat koordinasi bersama Pejabat Eselon II Pembina Jabfung di lingkungan Kemenag.

“Sebagai contoh, jumlah Perpustakawan yang disetujui tahun lalu hanya tujuh orang, sekarang menjadi 767. Jumlah Asisten Perpustakawan tahun lalu hanya empat orang, sekarang mencapai 435. Ini meningkat secara signifikan. Demikian pula dengan jabatan fungsional lainnya,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa persetujuan formasi ini tidak terlepas dari penyesuaian aturan sesuai PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Jabatan Fungsional, yang memakwajibkan adanya formasi dalam pengangkatan dan kenaikan pangkat.

Namun, Wawan juga menegaskan bahwa jumlah formasi yang besar menjadi tantangan tersendiri bagi tim teknis dan para ahli di bidang kepegawaian. “Jumlah yang besar ini perlu dipersiapkan secara hati-hati dari segi pelaksanaan teknis, pemberian bekal, serta sistem pendukung lainnya,” ujarnya.

Berikut 10 posisi JF Kemenag 2025 yang telah disahkan beserta penempatannya:

1. Guru: 191.296 formasi

2. Sistem Keuangan APBN: 13.623 formasi

3. Arsiparis: 7.534 formasi

4. Divisi Humas: 2.957 formasi

5. Analis Pengelolaan Keuangan APBN: 2.175 formasi

6. Pustakawan: 767 formasi

7. Staf Perpustakaan: 435 formasi

8. Inisiatif Masyarakat Mandiri: 440 formasi

9. Pembuat Peraturan Perundang-Undangan: 75 formasi

10. Penyempurnaan Mushaf Al-Qur’an: 62 bentuk formasi

Tonton: Indonesia Berharap Minyak Kelapa Sawit dan Nikel Dibebaskan dari Tarif oleh Amerika Serikat

Daftar gaji PNS 2025

Peningkatan posisi dan perkembangan karier Pegawai Negeri Sipil akan berdampak pada kenaikan penghasilan. Perlu diketahui, gaji PNS tahun 2025 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 2024.

Aturan mengenai gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Kesembilan Belas dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 mengenai Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

PP Nomor 5 Tahun 2024 mengganti ketentuan sebelumnya, yaitu PP Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 mengenai Aturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peningkatan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) kali ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dan kesejahteraan PNS serta mempercepat perubahan ekonomi dan pembangunan nasional. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan, terdapat kenaikan gaji di setiap tingkatannya.

Berikut daftar lengkap kenaikan gaji pegawai negeri sipil tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2024.

Tonton: Penumpang Harus Menginstal Aplikasi LRT Jakarta

Gaji PNS golongan I

  • Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan I a: Rp 1.685.700 sampai Rp 2.522.600, meningkat dibanding sebelumnya yaitu Rp 1.560.800 hingga Rp 2.335.800
  • Gaji PNS Golongan I b: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700 meningkat dari sebelumnya Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900
  • Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan I c: Rp 1.918.700-Rp 2.783.700 meningkat dibanding sebelumnya yaitu Rp 1.776.600 – Rp 2.577.500
  • Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan I yaitu Rp 1.999.900 hingga Rp 2.901.400 mengalami kenaikan dibanding sebelumnya yang berkisar antara Rp 1.851.800 sampai Rp 2.686.500

Gaji PNS golongan II

  • Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan II a: Rp 2.184.000 hingga Rp 3.643.400 meningkat dibanding sebelumnya yaitu Rp 2.022.200 sampai Rp 3.373.600
  • Gaji PNS Golongan II b: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500 meningkat dibanding sebelumnya yaitu Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300
  • Gaji PNS Golongan II c: Rp 2.485.900-Rp 3.958.200 meningkat dibanding sebelumnya yaitu Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000
  • Gaji PNS Golongan II yaitu Rp 2.591.100 hingga Rp 4.125.600 meningkat dibanding sebelumnya yang berada di kisaran Rp 2.399.200 sampai Rp 3.820.000

Gaji PNS golongan III

  • Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan III a: Rp 2.785.700-Rp 4.575.200 meningkat dibanding sebelumnya yaitu Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400
  • Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan III b: Rp 2.903.600 sampai Rp 4.768.800 meningkat dibanding sebelumnya yaitu Rp 2.688.500 hingga Rp 4.415.600
  • Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan III c: Rp 3.026.400-Rp 4.970.500 meningkat dibanding sebelumnya yaitu Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400
  • Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan III yaitu Rp 3.154.400 hingga Rp 5.180.700 meningkat dibanding sebelumnya yang berkisar antara Rp 2.920.800 sampai Rp 4.797.000

Gaji PNS golongan IV

  • Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan IV a: Rp 3.287.800-Rp 5.399.900 meningkat dibanding sebelumnya yaitu Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000
  • Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan IV b: Rp 3.426.900-Rp 5.628.300 meningkat dibanding sebelumnya yaitu Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500
  • Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan IV c: Rp 3.571.900-Rp 5.866.400 meningkat dibanding sebelumnya yaitu Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900
  • Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yaitu Rp 3.723.000 hingga Rp 6.114.500 meningkat dibanding sebelumnya yang berada di kisaran Rp 3.447.200 sampai Rp 5.661.700
  • Gaji PNS Golongan IV e: Rp 3.880.400 hingga Rp 6.373.200 meningkat dibanding sebelumnya yaitu Rp 3.593.100 sampai Rp 5.901.200

Selain penghasilan, PNS memperoleh manfaat tambahan, yaitu

  1. Penghasilan, tunjangan, dan fasilitas untuk cuti
  2. Jaminan pensiun dan jaminan masa tua
  3. Perlindungan Pengembangan kompetensi.

     

Copyright © 2026 10drama.com